Jakarta, Aktual.co —Ingin ambil alih pengelolaan PT TransJakarta, Pemerintah Pusat disarankan tak rubah bentuk usaha. Yakni tetap berbentuk Perseroan Terbatas (PT).
Menyarankan hal itu, Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berpendapat TransJakarta akan tetap profesional bila bentuknya PT. Karena dia khawatir jika dikelola kalangan pegawai negeri, TransJakarta tak lagi mandiri.
“Kita sudah pengalaman kalau dipegang PNS,” ujar dia, di Balai Kota DKI, Jakarta, Selasa (3/2).
Lagipula dengan tetap berbentuk PT, ujar Ahok, membuat mudah pengambilalihan pengelolaan TransJakarta dari Pemprov DKI ke Pemerintah Pusat. Di mana Pemprov DKI selanjutnya tinggal setor saham saja, sedangkan untuk pengelolaannya digarap Pemerintah Pusat.
“Kita lebih enak tinggal nyetor saham saja. Yang penting bagi kita ada bus yang baik, murah. Orang proyek rugi PSO (Public Service Obligation) merugi kok kita. Kalau dikelola Setneg (Sekretariat Negara) lebih bagus,” kata Ahok.
Dia juga tak mempermasalahkan jika Pemerintah Pusat berencana menanamkan saham di TransJakarta, asal bisa mensubsidi harga tiket. “Misal, sama Kemenhub gitu jadi tiket bisa disubsidi, biar DKI subsidinya lebih murah seperti MRT. Mau diambil 90 persen juga boleh asal dia subsidi 90 persen,” ujar dia.
Kabar bakal diambilalihnya pengelolaan PT TransJakarta oleh Pemerintah Pusat mencuat usai anggota DPRD DKI bertemu Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, Senin (2/2) kemarin. Pratikno disebut-sebut menyampaikan keinginan Pemerintah Pusat untuk mengelola TransJakarta.
Artikel ini ditulis oleh:
