Jakarta, Aktual.co — Anggota DPD RI Djasarmen Purba berharap ada keselarasan antara Kementerian Maritim dengan Kementrian Kelautan demi mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, pasca disahkannya RUU kelautan.
“Karena yang ada selama ini antara menko maritim belum bisa selaras dengan menteri kelautan dalam pencapaian poros maritim ini,” ujar Purba, di kawasan Cikini, Jakarta, Minggu (10/5).
Dengan demikian, untuk mendukung agar harapan itu bisa tercapai, penggunaan biaya anggaran sangat penting dalam meningkatkan kemajuan dunia maritim yang ada di Indonesia.
“Untuk membangun kembali industri maritim dan kelautan, anggaran harus digunakan sesuai komitmen. Kemudian dihitung mulai dari luas lautan berdasarkan pasal yang ada dalam UU itu tadi. Berapa besar jumlah luas kelautan itu. Jadi dengan adanya Undang-undang itu nantinya akan masuk dalam perhitungan APBN dan APBD, sehingga bisa dikelola dengan baik, ” ucap Purba.
Selain itu, pemerintah diminta mengajak dan ikutsertakan masyarakat mengawasi perjalanan kebijakan kelautan itu sendiri. Pelibatan pihak swasta juga menjadi penting untuk sisi kepariwisataan.
“Karena hal ini perlu digali agar bisa dikelola dengan baik. Jadi harus ada terobosan baru untuk mencapai itu semua. Menurut saya anggaran harus dibesarkan agar tidak ada mimpi disiang bolong. Karena kalau kita ingin hasil besar, kita juga harus memiliki kekuatan awal yang besar pula, ” pungkasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
