Jakarta, Aktual.co —Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengklaim penggunaan sistem e-budgeting, membuat Pemprov DKI bisa hemat anggaran hingga triliunan rupiah.
Caranya? Dengan menolak pengajuan anggaran yang dianggap mengada-ada. Misal, kata Ahok, dirinya menolak pengajuan anggaran untuk sosialisasi, hingga pembelian mesin penghancur kertas, dan mesin hitung.
“Itu ngga boleh. Begitu usulan masuk ke komputer, sistem kami akan menolak,” kata Ahok di Balai Kota, Senin (2/2).
Sejak diterapkan sistem e-budgeting, klaim dia, total anggaran yang mampu dihemat mencapai triliunan. “Kemarin tahu ga berapa duit yang kita dapat dari penolakan-penolakan dari mereka yang masih bandel mau masukin? Rp4,3 triliun,” ujar dia.
Bahkan semalam, kata Ahok, ada laporan penolakan terhadap pengajuan anggaran sebesar Rp1 triliun. “Jadi kita Rp5,3 triliun kita hemat dari sistem e-budgeting,” sebut Ahok.
Lalu bagaimana nasib mereka yang kedapatan masih coba-coba ‘main’ proyek? “Copot, pidanain juga, habisin hartanya pakai Undang-Undang TPPU (Tindak pidana Pencucian Uang ),” cetusnya.
Artikel ini ditulis oleh:
