Jakarta, Aktual.com – Berbagai elemen masyarakat mendukung penuh Kejaksaan Agung RI membongkar berbagai kasus hukum yang diduga menyeret lingkaran istana, termasuk para menteri dan para Ketua Umum Partai Politik (Parpol).
Dukungan diberikan Forum Mahasiswa Anti Korupsi dengan menggelar aksi turun ke jalan, menuntut Jaksa Agung, ST Burhanuddin tidak tebang pilih dalam memerangi dan memberantas korupsi di Indonesia.
Koordinator aksi dari Forum Mahasiswa Anti Korupsi, Dydan Afridzal dalam aksinya di depan Gedung Kejagung, Jakarta, Kamis (25/5), mendukung Kejaksaan dalam mengusut keterlibatan yang diduga Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto dalam kasus impor garam.
Dydan juga menilai, bukan hanya itu, Menko Perekonomian RI itu juga diduga terlibat dalam kenaikan minyak goreng, impor besi, dan dugaan penyelewengan dana BPDPKS senilai Rp168 triliun.
“Dalam kasus BPDPKS dan kenaikan minyak goreng, Kejagung sudah menetapkan Li Chin Wei sebagai tersangka,” kata Dydan Afridzal.
Selain Airlangga, Kolega Airlangga Hartarto yang kini menjabat Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita juga diduga terseret kasus impor garam dan biji besi yang sebagian sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung RI.
Selain itu, Menteri BUMN, Erick Thohir juga terseret dalam kasus pembelian saham GoTo melalui BUMN senilai Rp40,5 Triliun. Namun dalam perjalanannya nilai saham GoTo hari ini merosot tajam.
“Kasus Asian Games juga sempat menyeret nama Erick Tohir,” kata dia.
Adapula nama Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), yang diduga terseret kasus alih fungsi hutan di Provinsi Riau pada 2009-2014.
“Mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar yang juga Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga terseret kasus pembangunan infrastruktur daerah dan transmigrasi senilai Rp73miliar.”
“Menteri Pertanian Sahrul Yasin Limpo juga diduga terlibat dalam kasus Food Estate senilai Rp44 triliun yang hingga kini mangkrak dan tak jelas hasilnya,” kata dia melanjutkan.
Kejagung juga diminta menuntaskan kasus yang diduga melibatkan Menteri Bappenas, Suharso Monoarfa dalam kasus gratifikasi dan dugaan korupsi yang telah dilaporkan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) ke Kejagung RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Untuk itu, Forum Mahasiswa Anti Korupsi mendukung Kejagung RI melakukan pemeriksaan dan menuntaskan kasus-kasus yang diduga melibatkan para pembantu Presiden RI, Joko Widodo.
Kejagung, kata dia, jangan hanya menuntaskan kasus korupsi lainnya, bukan hanya kasus tindak pidana korupsi dalam penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2022.
“Kejagung harus melakukan pemeriksaan lebih jauh atas sejumlah kasus tersebut.”
Artikel ini ditulis oleh:
Wisnu
