Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. IST

Jakarta, aktual.com – Kehadiran Erick Thohir di acara Pelepasan PMI (Pekerja Migran Indonesia) skema G to G (Government to Government) Korea Selatan di Hotel Peninsula, Senin kemarin dinilai Migrant Watch acara cari muka menjelang Pemilu 2024.

“Kental sekali aroma kehadiran ET dalam berapa kali acara pelepasan PMI G to G Korea sebagai panggung politik cari muka. Mengunakan uang negara cuma buat acara gimmik,” ujar Direktur Eksekutif Migrant Watch Aznil Tan ke media, Jakarta (10/7).

Aznil Tan mengungkap, Menteri BUMN Erick Thohir juga menyampaikan hal yang salah kehadapan PMI dalam kunjungan kerja ke Hongkong awal bulan Juli kemarin.

“Pernyataan ET mengatakan 50% PMI ilegal di Hongkong bisa legal bila ikut asuransi dan menabung di bank Himbara. Itu pernyataan menyesatkan, legalitas keimigrasian PMI bukan ditentukan oleh Bank Himbara asal Indonesia, tetapi oleh pihak keimigrasian Hongkong,” jelasnya.

Aktivis 98 yang konsen dalam ketenagakerjaan migran ini menyarankan Erick Thohir untuk segera menyelesaikan persoalan pinjaman PMI melalui program KTA (Kredit Tanpa Agunan) BNI.

“Saya sarankan Pak ET untuk fokus menyelesaikan persoalan PMI atas pinjaman KTA BNI yang bermasalah. Bagaimana pembiayaan PMI bisa disediakan oleh bank Himbara secara luas. Jangan paksakan BNI untuk memikulnya sendiri,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, Menteri BUMN Erick Thohir mengingatkan, Pekerja Migran Indonesia (PMI) bahwa bekerja di luar negeri adalah untuk jangka pendek.

“Selama PMI bekerja di luar negeri itu sesungguhnya untuk pendidikan semata. Namun, ke depannya PMI harus bekerja atau berusaha di Indonesia,” kata Erick dalam pidatonya menghadiri seremoni pelepasan PMI di Hotel Peninsula, Jakarta, Senin (10/7/2023).

Dalam acara tersebut terpampang baleho-baleho besar berwajahkan Menteri BUMN.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain