Jakarta, Aktual.com – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI, Mahfud MD, menerima masukan dari perwakilan buruh dari ASEAN Trade Union Council (ATUC) dan beberapa negara anggota ASEAN lainnya terkait isu perlindungan hak pekerja dan keselamatan buruh.
“Berlandaskan pengalaman di Indonesia, pemerintah RI selalu melibatkan kelompok buruh dalam pembahasan terkait perlindungan dan peningkatan kesejahteraan,” ungkap Mahfud MD, yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Bidang Politik dan Keamanan ASEAN pada tahun ini, seperti yang dikutip dalam siaran tertulis di Jakarta pada Kamis.
Dalam pertemuan dengan delegasi buruh di Jakarta pada Rabu (19/7), Mahfud menyatakan bahwa pemerintah Indonesia selalu memperhatikan kaum buruh dan akan terus berdialog dengan mereka ketika menghadapi masalah sosial yang terkait dengan dunia kerja.
ATUC berharap Indonesia, yang menjabat sebagai Ketua ASEAN pada tahun 2023, dapat mendorong negara-negara anggota ASEAN untuk memperkuat perlindungan pekerja di kawasan ini.
Selain itu, pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur pada Mei 2023, negara-negara anggota ASEAN juga sepakat untuk bekerja sama dalam melindungi kelompok pekerja, terutama mereka yang rentan menjadi korban perdagangan orang.
Presiden ATUC, Andi Gani Nena Wea, yang mewakili delegasi buruh dari Belgia, Malaysia, dan Jepang, menyampaikan keprihatinan mengenai tekanan yang dialami serikat buruh di Myanmar.
Delegasi tersebut termasuk perwakilan dari Konfederasi Serikat Buruh Internasional (ITUC) Belgia, Japan Trade Union Council (JTUC), ITUC Asia Pacific, BWI International Malaysia, dan CTUM Myanmar.
Menanggapi situasi di Myanmar, Mahfud menyatakan bahwa ketegangan di negara tersebut juga menghambat upaya melindungi pekerja, terutama yang menjadi korban perdagangan orang. Meskipun demikian, Mahfud menegaskan bahwa kaum buruh harus memperkuat kerja sama dan aliansi mereka agar tidak mudah ditekan oleh pihak lain.
“Peran buruh dalam mendukung kehidupan demokrasi sangat penting, termasuk di Indonesia. Kaum buruh di manapun harus bekerja sama dengan berbagai pihak dan tidak boleh mudah ditekan, termasuk di Myanmar,” tegas Mahfud MD.
Artikel ini ditulis oleh:
Antara
Rohadi M Raja