Yogyakarta, Aktual.com – Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyampaikan bahwa pertemuan antara Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya, dengan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, yang berlangsung di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Kamis, telah lama direncanakan dan akhirnya dapat terealisasi.
“Kami melihat pertemuan antara dua Sekjen ini sebagai langkah positif dalam membangun komunikasi dan mencari solusi untuk berbagai persoalan di negara ini,” ujar AHY usai menghadiri Fisipol Leadership Forum di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Kamis.
AHY menyatakan bahwa sebagai kader Partai Demokrat, mereka senantiasa terbuka untuk berkomunikasi dan bersilaturahmi dengan partai manapun, terlepas dari perbedaan pilihan politik dan posisi.
“Kami ingin menjadi contoh bagi masyarakat bahwa meskipun berbeda dalam pilihan dan posisi politik, tetapi selalu ada ruang untuk berkomunikasi dan membangun kerja sama,” tambahnya.
Terkait kemungkinan terbentuknya koalisi baru setelah pertemuan antara petinggi kedua partai ini, AHY mengakui bahwa dalam politik segala kemungkinan selalu ada.
“Semua hal tersebut selalu menjadi bahan untuk diskusi. Meskipun kami tidak ingin berandai-andai, namun politik adalah seni di mana segala sesuatu bisa terjadi,” tegasnya.
Namun, AHY menegaskan bahwa saat ini Partai Demokrat tetap fokus dan serius dalam membangun Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).
“Saya pastikan bahwa saat ini Partai Demokrat tetap serius dalam membangun Koalisi Perubahan. Tentu saja, kami ingin membuka diri agar siapa pun dapat bergabung dalam semangat perubahan ini, begitu pula sebaliknya,” jelasnya.
AHY juga menekankan bahwa Partai Demokrat tidak akan menutup diri terhadap pandangan dari partai lain di luar koalisi saat ini, meskipun mereka saat ini tergabung dalam koalisi pendukung Anies Baswedan.
“Penting bagi kami untuk mendengarkan pandangan dari partai lain, termasuk dari Partai Gerindra yang merupakan partai besar dengan posisi politik yang khas,” tambah AHY.
Menurut jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU RI, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden akan dimulai pada 19 Oktober hingga 25 November 2023. Pasangan calon harus memenuhi persyaratan jumlah kursi DPR sebanyak 115 kursi atau memperoleh minimal 25 persen suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.
Pada saat ini, ada 575 kursi di parlemen, sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI atau total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara dari parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019.
Artikel ini ditulis oleh:
Antara
Rohadi M Raja