Ketua KPK Firli Bahuri pada rapat dengar pendapat program pemberantasan korupsi terintegrasi . ANTARA/Jorie Darondo (1)
Ketua KPK Firli Bahuri pada rapat dengar pendapat program pemberantasan korupsi terintegrasi . ANTARA/Jorie Darondo (1)

Jakarta, aktual.com – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Firli Bahuri, memaparkan strategi baru dalam upaya pemberantasan korupsi yang lebih efektif. Dalam rapat dengar pendapat program pemberantasan korupsi terintegrasi di Manado pada Kamis (27/7/2023), Firli Bahuri menyoroti tiga strategi utama yang akan diimplementasikan.

“Tiga strategi yakni pendidikan masyarakat,  pencegahan dengan perbaikan sistem  serta penindakan,” ungkap Firli Bahuri

Menurutnya, kesadaran akan bahaya korupsi harus ditanamkan kepada seluruh masyarakat, penyelenggara negara, dan aparatur negara. Tujuan dari pendidikan masyarakat adalah untuk membangun budaya anti korupsi dan meningkatkan kehati-hatian agar praktik korupsi tidak terjadi.

Strategi kedua melibatkan pencegahan dengan perbaikan sistem melalui monitoring penyelenggara negara. KPK akan mengkaji sistem secara menyeluruh untuk menghilangkan celah dan ruang bagi pelaku korupsi.

“Kita kaji seluruh sistem supaya tidak terjadi, tidak ada celah, tidak ada ruang, orang melakukan korupsi,” katanya.

Dalam upaya ini, terdapat sembilan program yang akan dijalankan, termasuk Paku Integritas, yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai integritas kepada penyelenggara negara. Seluruh penyelenggara negara akan diundang untuk mengikuti program pendidikan paku integritas.

Tidak hanya itu, program desa antikorupsi juga akan diterapkan untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi. Firli Bahuri menggarisbawahi pentingnya memulai perubahan dari tingkat desa untuk menciptakan perubahan yang berarti dalam masyarakat.

Selanjutnya, strategi ketiga dalam pemberantasan korupsi adalah penindakan, yang akan menjadi pendekatan tegas terhadap pelaku korupsi. Namun, penindakan ini akan didukung oleh partisipasi masyarakat untuk melaporkan praktik korupsi yang mereka temui.

Kegiatan rapat yang dihadiri oleh Wakil Gubernur Sulut, Steven Kandouw, bupati, wali kota se-Sulut, DPRD, dan Forkompimda, menandai upaya kolaboratif dari berbagai pihak dalam menangani permasalahan korupsi di tingkat lokal. Dengan strategi baru dan kerjasama yang erat, diharapkan pemberantasan korupsi akan menjadi lebih efektif dan memberikan dampak positif bagi masyarakat dan negara secara keseluruhan.

Artikel ini ditulis oleh: