Semarang, Aktual.com – Sistem pencegahan korupsi menjadi salah satu fokus utama Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo selama dua periode kepemimpinannya di Jateng.
Mengangkat slogan ‘Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi’ dan ‘Tuanku ya Rakyat, Gubernur cuma Mandat’ sejak awal menjabat di 2013, Ganjar menegaskan pentingnya sikap integritas dan tidak membohongi rakyat.
“Karena sebenarnya protes masyarakat ya satu saja, kenapa layanannya buruk dan kenapa korupsinya merajalela,” kata Ganjar usai pembukaan Pelatihan Aparat Penegak Hukum (APH) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam penanganan perkara korupsi di Hotel Aruss, Kota Semarang, Jateng, Senin (7/8).
Aparatur Sipil Negar (ASN), pelajar, hingga masyarakat pelosok disentuh Ganjar agar sistem pencegahan antikorupsi dapat terbentuk di Jateng. Ganjar memulai dengan mendorong ASN di pemerintahannya untuk melaksanakan konsep layanan mudah, murah, cepat kepada masyarakat.
Ganjar menyadari bahwa ‘semrawut’-nya birokrasi dapat menjadi celah oknum tidak bertanggung jawab untuk melancarkan aksi korupsi. Lewat upaya Ganjar ini juga, Jateng 5 tahun beruntun sejak 2018 mendapat predikat A pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) dari Kementerian PANRB.
“Saya senang karena KPK dulu menemani kita, kita mendapatkan kisi-kisi bagaimana melakukan pencegahan (korupsi) dan kita review satu per satu,” tandas dia.
Pada sektor pendidikan, Ganjar menerapkan kurikulum antikorupsi untuk mewujudkan generasi yang jauh dari korupsi. Salah satunya pada jenjang SMA sederajat.
Di SMA dan SMK di Jateng, sudah ada 23 sekolah negeri yang memberikan pendidikan antikorupsi. Yaitu, SMAN 2 Salatiga, SMAN 15 Semarang, SMKN 1 Purwodadi Kabupaten Grobogan, SMKN 2 Kendal, SMKN Jateng di Kota Semarang.
Kemudian SMAN 1 Pati, SMKN 2 Jepara, dan SMKN Jateng di Kabupaten Pati. Selanjutnya, SMAN 6 Surakarta, SMAN 1 Karanganyar Kabupaten Karanganyar, SMKN 1 Wonosegoro Kabupaten Boyolali, dan SMKN 2 Sukoharjo.
Lalu SMAN 1 Magelang Kota Magelang, SMAN 1 Purworejo, SMKN 1 Gombong Kebumen, SMKN 1 Temanggung, SMAN 1 Sigaluh Banyumas, SMKN 1 Purwokerto Banyumas, SMKN Jateng di Kabupaten Purbalingga, SMAN 1 Pekalongan Kota Pekalongan, SMAN 1 Brebes, SMKN 2 Pekalongan Kota Pekalongan, dan SMAN 1 Slawi Kabupaten Tegal.
“Kalau kemudian pemerintahan dan generasinya bersih biasanya hasil-hasil pembangunannya juga akan jauh lebih baik,” kata Ganjar.
Tak sampai di situ, Ganjar juga membangun sistem pencegahan korupsi sampai ke pelosok desa. Ganjar dengan sigapnya membangun 29 Desa Antikorupsi, di antaranya Desa Sijenggung, Desa Maos Lor, Desa Sudagaran, Desa Tegalsambi, Desa Kemiri Barat, Desa Sumberejo, Desa Sidorejo, Desa Semayu, Desa Tangkil, Desa Ngunut, Desa Banyuurip, Desa Jatilor, Desa Pandansari, Desa Logede, Desa Ngampel Wetan, Desa Jeblog, dan Desa Cemani.
Kemudian Desa Jepang, Desa Karangrejo, Desa Kutoharjo, Desa Paninggaran, Desa Bojongnangka, Desa Karangbawang, Desa Karanggedang, Desa Sraten, Sendang, Desa Rembul, Desa Banyubiru, dan Desa Tanurejo.
Ganjar pun menyatakan siap menjadikan 7.809 desa di Jateng sebagai percontohan desa antikorupsi nasional. Sehingga ini menjadi momentum pemerintahan di bawah kepemimpinan Ganjar untuk memutus rantai korupsi, dari kota sampai ke tingkat desa.
“Hasilnya bagus tinggal kita dorong ke kawan-kawan di Pemkab dan Pemkot untuk kemudian semua bisa melaksanakan karena inisiasi dari Pemkab/Pemkot beberapa juga sudah bagus,” kata Ganjar.
Upaya yang dilakukan Ganjar membawa Jateng meraih penghargaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai provinsi paling berintegritas pada 2019 lalu. Jateng dinilai KPK paling berintegritas dengan skor 78,26, diikuti Jawa Timur, Sumatera Barat, dan Jawa Barat.
Ketua KPK Firli Bahuri pun memuji Ganjar yang telah menciptakan iklim pemerintahan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam lingkup pencegahan korupsi yang lebih luas, Firli menilai peran Ganjar sangat penting untuk menindak penyelewengan di lingkungan pemerintahan seperti korupsi, gratifikasi, hingga pungutan liar.
“Gubernur memastikan bahwa di dalam pengesahan dan penyusunan anggaran, harus clear tidak ada korupsi, tidak ada uang ketok palu, itu yang harus dilakukan oleh gubernur. Kalau Pak Ganjar sudah melaksanakan, maka kami berterima kasih,” kata Firli dalam konferensi pers di Desa Banyubiru, Kabupaten Semarang, Jateng, Selasa (29/11).
Artikel ini ditulis oleh:
