Jakarta, Aktual.co — Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI) Ferdinand Hutahaean mengatakan bahwa langkah yang diambil Pemerintah dalam hal menentukan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) berdasar pada mekanisme pasar, sudah masuk dalam liberalisasi.
“Memang saat ini terkesan Pemerintah berbuat baik pada rakyat dengan turunnya harga minyak dunia, tapi sesungguhnya penurunan harga ini sama sekali tidak bermanfaat pada rakyat kecil karena tidak diikuti dengan kebijakan lanjutan untuk menurunkan harga-harga dan ongkos angkutan,” ujar Ferdinand dalam Dialog 100 Hari Jokowi yang digelar Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) di Jakarta, Rabu (28/1).
Relawan Jokowi ini pun menilai kebijakan tersebut juga merupakan kebijakan reaktif yang menunjukkan bahwa dalam hal ini Menteri ESDM Sudirman Said tidak punya konsep jelas terhadap tata migas di Tanah Air.
“Pemerintah harus merubah kebijakannya. Harus menentukan harga yang tepat dan bisa diterima semua pihak tentu juga dengan memperhatikan dampaknya pada APBN. Harus dibuat harga patokan setahun sekali. Agar para menteri Jokowi juga bisa membuat kebijakan yang sifatnya antisipatif dan responsif bukan reaktif seperti sekarang ini,” imbuhnya.
Ia menghimbau Pemerintah agar tidak meneruskan liberalisasi karena sekarang ketika harga murah, rakyat seperti disenangkan dengan kebahagiaan semu selayaknya diberi kempongan bayi.
“Yang bahaya adalah ketika harga minyak dunia naik diatas USD70/barel maka rakyat akan menanggung kenaikan harga yang besar dan memberatkan. Ini yang harus dijaga oleh Pemerintah. Stop liberalisasi,” tegasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
