Jakarta, Aktual.com – Para pemimpin Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) telah secara tegas menyatakan dukungan mereka terhadap komitmen Myanmar untuk memfasilitasi repatriasi pengungsi Rohingya secara sukarela dengan cara yang aman, terjamin, dan bermartabat.
Dalam pernyataan yang dirilis setelah KTT ke-43 ASEAN di Jakarta, Kamis (7/9), para pemimpin ASEAN menekankan pentingnya keterlibatan Myanmar dan Bangladesh dalam proyek percontohan repatriasi yang bertujuan untuk membawa lebih dari 7.000 pengungsi Rohingya kembali pada akhir 2023.
“Kami mencatat keterlibatan dan kerja sama antara Myanmar dan Bangladesh dalam proyek percontohan repatriasi, untuk memfasilitasi lebih dari 7.000 pengungsi yang kembali pada akhir 2023 dan menyambut baik upaya Myanmar untuk berupaya mewujudkan implementasi proyek ini,” kata pernyataan tersebut.
ASEAN juga berkomitmen untuk melanjutkan kontribusinya dalam proses repatriasi melalui pelaksanaan proyek-proyek, sebagai tindak lanjut dari rekomendasi Penilaian Kebutuhan Awal (PNA) yang dilaksanakan oleh AHA Centre.
Namun, sebaliknya, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengeluarkan peringatan keras terkait rencana repatriasi pengungsi Rohingya ke Myanmar. Pelapor Khusus PBB untuk situasi HAM di Myanmar, Tom Andrews, menegaskan bahwa kondisi di Myanmar tidak kondusif untuk kepulangan pengungsi Rohingya dengan aman dan bermartabat.
“Jenderal Senior Min Aung Hlaing, yang memimpin pasukan yang melancarkan serangan genosida terhadap Rohingya, kini memimpin junta militer brutal yang menyerang penduduk sipil sambil menolak kewarganegaraan Rohingya dan hak-hak dasar lainnya,” ujar Andrews.
Pihak berwenang Bangladesh telah mengumumkan rencana untuk memulangkan pengungsi Rohingya ke Myanmar, tetapi banyak laporan yang mengindikasikan adanya tekanan, ancaman, dan janji uang sebagai bentuk paksaan bagi mereka yang menolak rencana tersebut.
Kondisi di Myanmar dan pembangunan “desa” baru yang akan menjadi tempat tinggal pengungsi Rohingya telah menimbulkan keprihatinan serius dari berbagai pihak, termasuk PBB, terkait hak asasi manusia dan keamanan mereka.
ASEAN tetap mendukung rencana repatriasi Myanmar, tetapi PBB dan sejumlah pihak lainnya menyoroti berbagai risiko dan pelanggaran hak asasi manusia yang mungkin dihadapi oleh pengungsi Rohingya dalam perjalanan mereka kembali ke Myanmar.
Artikel ini ditulis oleh: