Jakarta, Aktual.co —Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) optimis rencana pembangunan Light Rail Transit (LRT) tak akan temui masalah. Dia juga yakin pembangunan proyek LRT, yang juga dimaksudkan sebagai kendaraan untuk mendukung transportasi Asian Games 2018, tak akan bernasib sama seperti angkutan massal lainnya, yakni monorel.
Mantan Bupati Belitung Timur itu juga berani menjamin LRT pasti untung dan tak akan pakai dana APBD DKI untuk pembangunan proyeknya. Bahkan Mantan Bupati Belitung itu punya ide untuk mengambil alih seluruh proyek pembangunan LRT ke Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI.
“Karena LRT konsepnya betul-betul swasta yang bangun. Lalu mengoperasikannya kita minta BUMD tanpa subsidi,” kata Ahok di DPRD DKI, Jakarta, Selasa (27/1).
Ahok berpikir simpel, jika ada perusahaan swasta yang ingin membangun garansinya adalah pasti untung. “Kan logika sederhanakan, ga perlu bikin studi kajian macam-macam, kalau swasta mau kerjain pasti barangnya (LRT) ini untung,” ujar dia.
Sebelum memutuskan ‘menyerahkan’ pembiayaan LRT ke sepenuhnya ke swasta, sebenarnya Pemprov DKI sempat mencoba mengajukan anggarannya ke APBD 2015. Namun ditolak Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI. Alasannya, Banggar menilai proyek yang biayanya diperkirakan lebih dari Rp7 triliun itu masih belum punya kajian jelas. 
“Belum ada pengkajiannya, jumlah anggarannya juga belum jelas. Kita butuh pengkajiannya dulu, jadi belum diputuskan (Banggar),” kata Prabowo Sunirman, Anggota Banggar dari Fraksi Gerindra, dalam rapat di DPRD DKI, pertengahan Desember 2014. 
Pendapat senada juga disampaikan Ketua Fraksi Nasdem, Bestari Barus, yang mempertanyakan hasil kajian rencana proyek tersebut. “Karena ini juga terkait Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) juga. Jangan sampai nanti setelah dibangun ada masyarakat yang mengeluh,” ujarnya.
Dia juga mempertanyakan kabar yang menyebutkan proyek ini akan dibiayai oleh swasta. “Mana ada pihak swasta mau biayai yang hasilnya baru bisa dinikmati sekitar 39 tahun lagi.”
Mendapat kritik soal pembiayaan, Deputi Gubernur DKI Jakarta bidang transportasi, Sutanto Suhodo, mengatakan swasta tidak bisa sepenuhnya membiayai proyek LRT. Dia mengusulkan lebih baik dalam tahun anggaran 2015 dialokasikan anggaran untuk kajian saja sebesar Rp 1 miliar. Namun untuk anggaran pembangunan LRT ditunda hingga ada kajian, DED, Amdal dan PSO.

Artikel ini ditulis oleh: