Jakarta, Aktual.com – Ketua MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) Bambang Soesatyo, yang akrab disapa Bamsoet, mengungkapkan keprihatinannya terkait kondisi demokrasi di Indonesia saat ini. Dalam sambutannya saat peluncuran buku ke-31 yang digelar di Lounge Bengkel Space SCBD, Jakarta, pada hari Minggu (10/9), Bamsoet menjelaskan bahwa Indonesia tengah terjebak dalam apa yang disebutnya sebagai “demokrasi NPWP,” yang merupakan singkatan dari “nomor piro wani piro,” yang artinya “nomor berapa, berani berapa.”
Bamsoet menyatakan kekhawatirannya terhadap praktik demokrasi transaksional yang tengah berkembang di Indonesia. Menurutnya, demokrasi semacam ini telah menghasilkan para legislator yang kekurangan prinsip dan nilai-nilai kebangsaan.
“Dalam hal ini, kita sudah terjebak dalam demokrasi yang lebih berorientasi pada transaksi, yang saya sebut sebagai demokrasi ‘NPWP’,” kata Bamsoet.
Politisi yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini memperingatkan bahwa jika praktik demokrasi semacam ini terus berlanjut, maka akses masyarakat terhadap demokrasi akan semakin terbatas. Indonesia, menurutnya, berisiko jatuh ke tangan sekelompok kecil yang memiliki kekayaan ekonomi untuk menguasai pemerintahan.
“Ujung-ujungnya nanti kita akan terjebak pada oligarki para pemegang modal. Kita terjebak pada demokrasi yang lebih berfokus pada angka-angka dan biaya yang mahal, yang hanya bisa diakses oleh para pemilik modal,” tambahnya.
Bamsoet juga menekankan pentingnya menjaga integritas dan nilai-nilai kebangsaan dalam sistem demokrasi Indonesia. Menurutnya, legislator yang terpilih harus memiliki komitmen terhadap ideologi partai dan nilai-nilai kebangsaan.
“Kita tidak boleh hanya memilih orang berdasarkan kemampuan untuk kampanye atau modal finansial semata. Yang terpenting adalah komitmen mereka terhadap kebangsaan dan ideologi partai yang mereka wakili,” ungkap Bamsoet.
Pernyataan tegas dari Ketua MPR ini menjadi sorotan dalam konteks perdebatan tentang masa depan demokrasi di Indonesia. Masyarakat dan pemangku kepentingan diharapkan dapat merespons dan mendiskusikan lebih lanjut isu-isu yang diangkat oleh Bamsoet guna memperkuat dan menjaga kualitas demokrasi di negara ini.
Artikel ini ditulis oleh:
Ilyus Alfarizi
