Jakarta, Aktual.com – Anggota Komisi II DPR RI, Ibnu Mahmud Bilalludin menyatakan bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) akan melibatkan banyak aspek teknis di lapangan. Setiap rincian dari berbagai tahapan pemilu harus diperhatikan dengan seksama oleh penyelenggara, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
“Pemilu merupakan hal teknis, yang detail-detailnya harus kita cermati bersama, mulai dari yang umum, tahap demi tahap sudah kita lalui. Sampai dengan kertas suara dicoblos, dihitung, dan terakhir dalam bentuk SK oleh KPU,” ujar Ibnu di Kota Pekanbaru, Riau, Rabu (15/11).
Dilansir dari laman resmi DPR RI, Ibnu mengungkapkan bahwa masalah kekurangan surat suara merupakan isu yang berulang dan bahkan terjadi di berbagai wilayah.
“Nah dari kunjungan beberapa kali salah satunya di Kota Pekanbaru ini ada beberapa hal yang persoalanya hampir sama. Tadi kami sampaikan juga mengenai kurangnya surat suara di beberapa TPS, itu juga pernah kami temukan di Jogja,” kata politisi dari Fraksi PAN ini.
Dia menegaskan pentingnya memperhatikan masalah tersebut secara bersama-sama dan mengingatkan agar insiden serupa tidak terulang. Menurutnya, setiap warga negara yang memiliki hak pilih harus diberikan fasilitas untuk menggunakan hak pilihnya, dan KPU memiliki tanggung jawab untuk memastikan pemenuhan hak tersebut.
“Ini memang akibat dari salah satu kewajiban KPU agar setiap warga negara yang sudah memiliki hak pilih, bagaimanapun caranya harus bisa difasilitasi memilih,” kata Ibnu.
“Ada beberapa lokasi TPS terjadi kekurangan surat suara, ini terjadi di beberapa tempat. Karena tidak bisa pulang, sehingga memilih di kota tempat mereka bekerja. Saya kira ini harus menjadi perhatian oleh KPU,” imbuhnya.
Ibnu memberikan contoh masalah umum di lapangan, yaitu perantau yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan domisili yang tidak sesuai, karena mereka berada di tempat lain untuk alasan pekerjaan atau pendidikan sehingga mengalami kendala dalam hak pilihnya.
“Antara kewajiban dan ketersediaan surat tidak bisa bersamaan, sehingga ada beberapa lokasi TPS terjadi kekurangan surat suara, ini terjadi di beberapa tempat. Karena tidak bisa pulang, sehingga memilih di kota tempat mereka bekerja. Saya kira ini harus menjadi perhatian oleh KPU,” kata Ibnu.
Politisi Fraksi PAN ini berharap agar Pemilu 2024 dapat diadakan dengan lebih baik daripada sebelumnya.
“Agar kiranya siapapun yang sudah memiliki hak pilih bagaimanapun caranya mereka bisa memilih dimana mereka ingin memilih. Itu yang paling utama. Jadi detail-detail ini harus kita cermati bersama. Saya kira usaha yang selama ini sudah kita lakukan bersama-sama dengan KPU semoga pemilu yang akan datang lebih baik dari pemilu yang lalu,” terang Ibnu.
Artikel ini ditulis oleh:
Yunita Wisikaningsih
