Jakarta, Aktual.com – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan bahwa Indonesia terus aktif berpartisipasi dalam forum-forum internasional dengan tujuan memperkuat posisi negara dalam perekonomian global dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.
Indonesia turut serta dalam forum Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF) di tingkat internasional. Dalam forum ini, diperbincangkan empat pilar, yaitu Trade Facilitation (Fasilitasi Perdagangan), Supply Chain (Rantai Pasok), Green Economy (Ekonomi Bersih), dan Fair Economy (Ekonomi Adil).
Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, Indonesia berhasil menyelesaikan pilar kedua terkait rantai pasok dalam Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF). Dia mencatat bahwa Presiden RI Joko Widodo dan pemimpin lainnya telah menandatangani dokumen hukum terkait hal ini di San Fransisco, Amerika Serikat.
“Yang sudah diselesaikan adalah Pilar II, legal scribing-nya sudah selesai dan sudah ditandatangani yaitu mengenai supply chain. Dan kemarin, seluruh pemimpin, Presiden, Perdana Menteri dari empat belas negara bersama-sama meluncurkan hasil daripada penandatanganan IPEF Pilar II,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam keterangan tertulisnya, dikutip Sabtu (18/11).
Pada pertemuan Indo-Pacific Economic Framework Ministerial Meeting (IPEF-MM) pada tanggal 14 November 2023, semua anggota IPEF setuju untuk mengumumkan penyelesaian substansial untuk Pilar III (Ekonomi Bersih) dan Pilar IV (Ekonomi Adil).
“Pilar III terkait dengan green economy dan Pilar IV mengenai fair economy dimana fair economy termasuk mengenai corruption, kemudian juga terkait dengan FATF (Financial Action Task Force), itu seluruhnya juga sudah selesai teknisnya,” kata Menko Airlangga.
Menurut Menko Airlangga, terdapat tiga kelompok isu yang masih perlu diselesaikan terkait dengan Pilar I (Perdagangan), yaitu isu klaster pertanian, lingkungan, dan ketenagakerjaan.
Diharapkan bahwa ketiga kelompok isu tersebut dapat kembali dibahas pada kuartal pertama tahun depan.
“Sehingga sebetulnya turunan dari IPEF itu ada empat perjanjian. Dengan demikian, sebetulnya ini menjadi salah satu standar daripada perdagangan, investasi, dan ekonomi yang lebih tinggi, lebih berkeadilan, anti korupsi, transparan, dan juga ada good regulatory practice,” kata Menko Airlangga.
Menurut Menko Airlangga, terdapat upaya fasilitasi pembiayaan melalui IPEF, dengan melanjutkan komitmen dalam Just Energy Transition Partnership (JETP) dan Partnership for Global Infrastructure and Investment (PGGII). Indonesia juga mendapat prioritas dari tujuh negara dalam mendapatkan fasilitasi terkait semikonduktor.
Selain itu, terkait dengan mineral kritis, Menko Airlangga menyatakan bahwa akan ada pembahasan lebih lanjut mengenai hal tersebut.
Semua mitra negara IPEF telah setuju untuk memulai dialog mengenai mineral kritis guna memperkuat rantai pasokan di masa depan dan menciptakan lapangan kerja di sektor energi bersih. Langkah ini diharapkan dapat memberikan keuntungan bagi produksi kendaraan listrik (EV) dan turunannya di Indonesia..
Menko Airlangga menyatakan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam forum IPEF akan membawa sejumlah manfaat, di antaranya adalah penyelenggaraan rantai pasok yang dianggap handal, aman, memenuhi standar yang sama, dan dapat terintegrasi dalam rantai pasok global.
“Kemudian yang kedua, critical minerals ini yang sedang juga akan dibahas di kuartal pertama tahun depan,” ucap Menko Airlangga.
Menko Airlangga menyampaikan bahwa partisipasi Indonesia dalam forum APEC juga mencakup aspek transisi energi, keberlanjutan, dan pencapaian target yang terkandung dalam Paris Agreement.
Artikel ini ditulis oleh:
Yunita Wisikaningsih
