Jakarta, Aktual.com – Ketua DPD PDIP Sulawesi Tengah, Muharram Nurdin, membantah dugaan tekanan polisi terhadap DPC PDIP Palu saat Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto memberikan pengarahan dalam rapat kerja daerah (rakerda).
“Bahwa ada berita disusupi itu yang kemudian saya tidak tahu, ini siapa yang menyusupi dan seperti apa. Tapi bahwa ada kegiatan Rakerda, iya ada,” kata Muharram, Rabu (22/11).
Meskipun Muharram tidak mengikuti kegiatan sampai selesai, ia memastikan tidak ada pihak eksternal yang masuk ke dalam rakerda. “Saya sudah tanya staf saya yang ada, memang yang sudah kami kenal semuanya yang masuk ke dalam (rapat) itu,” jelasnya.
Muharram menegaskan bahwa tidak ada anggota kepolisian yang berpakaian bebas masuk ke dalam rapat tersebut. Ia juga mengkoordinasikan klarifikasi dengan pihak DPP PDIP dan TPN Ganjar-Mahfud terkait pernyataan adanya intervensi polisi ke DPC PDIP Palu.
“Kita juga sudah klarifikasi ke DPP bahwa kita tidak ada masalah. Itu kan dari TPN, tapi infonya dari Pak Sekjen, menurut Staf Pak Sekjen. Ini sedang saya klarifikasi kalaupun ada orang di dalam itu bukan bermaksud karena kami sudah terbiasa,” ujarnya.
Kapolda Sulawesi Tengah, Irjen Agus Nugroho, menegaskan bahwa seluruh jajaran Polda Sulteng tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis.
“Polri sesuai amanat UU Nomor 2 Tahun 2002, Polri bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak terlibat politik praktis. Polri fokus pada keamanan agar pemilu 2024 dapat berlangsung dengan aman damai dan sejuk,” kata Agus.
Kapolres Palu, Kombes Barliansyah, menjelaskan bahwa pengurus PDIP Palu meminta bantuan pengawalan untuk kegiatan partai. “Saya katakan tidak ada itu, yang ada hanya dari PDIP Palu bersurat kepada kami untuk minta pengawalan dengan kedatangan Pak Hasto gitu loh,” kata Barliansyah.
Artikel ini ditulis oleh:
Ilyus Alfarizi
Jalil
