Jakarta, Aktual.com – Pemerintah menargetkan penyerahan sertifikat tanah kepada masyarakat pada tahun 2024 mencapai angka 120 juta sertifikat, dari total 126 juta sertifikat yang mesti diserahkan.
Presiden Joko Widodo menyampaikan target ini dalam acara Penyerahan Sertifikat Tanah dan Peluncuran Sertifikat Tanah Elektronik di Istana Negara, Jakarta. Ia menjelaskan bahwa Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) berkomitmen untuk mencapai jumlah tersebut, menekankan bahwa hingga saat ini sudah diserahkan sebanyak 109 juta sertifikat tanah kepada masyarakat.
“Tadi saya bisik-bisik ke Menteri ATR, 2024 total akan mencapai angka berapa? Ini yang janji bukan saya, (tapi) Pak Menteri ATR, kurang lebih 120 juta sertifikat. Artinya kurang enam juta (dari total 126 juta). Itu yang namanya kerja,” kata Jokowi di Jakarta, Senin (4/12).
Presiden juga memberikan apresiasi kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional atas upaya keras mereka. Ia mengungkapkan bahwa kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) bekerja sampai larut malam, sesuai dengan dedikasi yang dibutuhkan.
“Saya lihat memang di kantor BPN sekarang kerjanya sampai malam terus ya. Memang harusnya seperti itu dan hari ini kita luncurkan lagi yang namanya sertifikat tanah elektronik yang ditandai tadi sudah kita serahkan 2.550.800 sertifikat tanah di seluruh Indonesia,” ujarnya.
Presiden menekankan pentingnya percepatan pengurusan sertifikat tanah dan meminta Kementerian ATR/BPN untuk menyosialisasikan layanan sertifikat elektronik kepada masyarakat di seluruh wilayah, baik perkotaan maupun desa.
Selain itu, ia mengingatkan masyarakat yang menggunakan sertifikat sebagai agunan di perbankan untuk melakukan perhitungan yang baik agar dapat membayar bunga bulanan.
Menteri Agraria dan Tata Ruang, Hadi Tjahjanto, dalam laporannya menyampaikan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo atas peluncuran sertifikat tanah elektronik. Menurutnya, penerapan sertifikat elektronik akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pendaftaran tanah, sambil meminimalisir kesalahan pembuatan sertifikat dan membatasi interaksi dengan masyarakat.
Hadi juga menjelaskan bahwa sistem keamanan sertifikat tanah elektronik dapat diintegrasikan dengan sistem blockchain. Melalui implementasi ini, diharapkan keamanan, otentisitas, dan validitas data sertifikat dapat ditingkatkan, mengurangi risiko sertifikat palsu dan duplikasi. Jika diperlukan, sertifikat fisik juga tetap dapat diberikan dalam bentuk security paper.
Artikel ini ditulis oleh:
Sandi Setyawan
