Jakarta, Aktual.com – Perdana Menteri Malaysia, Dato Seri Anwar Ibrahim mengkritik “hipokrasi” internasional terkait krisis di Jalur Gaza pada hari Minggu, (17/12). Anwar berharap dunia melakukan lebih banyak upaya guna mencapai gencatan senjata kemanusiaan antara Israel dan kelompok Palestina Hamas.
Di sela-sela pertemuan puncak ASEAN-Jepang akhir pekan lalu, Anwar berpendapat bahwa beberapa negara tidak mengamalkan apa yang mereka ajarkan ketika jumlah kematian warga sipil di Gaza terus meningkat.
“Saya muak dengan hipokrasi ini. Ini bukanlah politik,” katanya.
“Ini adalah masalah kemanusiaan. Saya akan mengatakan bahwa hipokrasi semacam itu terjadi di banyak negara yang disebut-sebut mempromosikan demokrasi dan hak asasi manusia,” imbuhnya.
Pemimpin Malaysia tidak menyorot pemerintahan tertentu. Namun, mereka telah lama menjadi pendukung hak-hak Palestina, sementara AS sebagian besar mendukung Israel sejak perang pecah pada 7 Oktober.
Pagi itu, militan Hamas menyerbu dari Gaza ke Israel, menewaskan sekitar 1.200 orang. Sebagian besar warga sipil, dan menawan ratusan orang. Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas mengatakan sekitar 19.000 warga Palestina telah tewas akibat pembalasan Israel di kawasan tersebut, termasuk sebagian besar perempuan dan anak-anak.
Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa secara besar-besaran menuntut agar pertempuran dihentikan, dengan AS dan sejumlah negara lain menjadi pengecualian.
Malaysia konsisten menyatakan dukungan untuk perjuangan Palestina selama beberapa dekade. Sikap ini (menegaskan hak-hak Palestina dan pendirian negara Palestina yang independen) telah kokoh di beberapa pemerintahan negara mayoritas Muslim ini.
Selama wawancara tersebut, Anwar mengakui bahwa Serikat Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) telah menghadapi kritik terkait krisis kemanusiaan di salah satu negara anggotanya, Myanmar.
Militer Myanmar merebut kekuasaan pada Februari 2021, menggulingkan pemerintahan yang terpilih secara demokratis pimpinan Aung San Suu Kyi.
Anwar menyatakan bahwa Konsensus Lima Poin (suatu rencana pemulihan perdamaian yang disepakati antara pemimpin ASEAN dan kepala militer Myanmar pada April 2021) akan terus dilaksanakan, meskipun kemajuan sedikit yang telah dicapai.
Di antara anggota ASEAN, Malaysia telah mengambil sikap yang relatif tegas terkait Myanmar, mendorong negara-negara anggota untuk menekan militer agar mematuhi konsensus dan menuntut agar militer menghentikan kekerasan terhadap warga sipil.
“Saya akui, saya mengambil sikap yang sangat keras. Kami memiliki lebih dari 200.000 pengungsi dari Myanmar. … Kami tidak bisa membiarkan mereka tenggelam di laut, seperti yang dipilih beberapa negara. Jadi kita harus menangani masalah ini, tetapi apa lagi yang bisa kita lakukan?” ujar Anwar.
Meskipun kepemimpinan militer Myanmar telah dikecualikan dari pertemuan tingkat tinggi ASEAN, Anwar menyatakan bahwa blok tersebut memberikan kesempatan bagi beberapa anggota untuk berinteraksi dengan rezim tersebut di luar proses Konsensus Lima Poin.
“Kami memberikan sedikit ruang atau kelonggaran kepada negara-negara tetangga yang cukup dekat dengan Myanmar untuk terlibat dengan cara yang rendah kunci, dengan mempertimbangkan atau sesuai dengan parameter ASEAN,” lanjutnya.
Menanggapi ketegangan di Laut China Selatan, masalah regional yang mendesak bagi ASEAN, Anwar mengatakan pandangan Malaysia adalah bahwa negara tersebut tidak perlu memperkeruh masalah tersebut dengan cara yang bersifat bermusuhan yang dapat memengaruhi hubungan bilateral dengan China. Malaysia adalah salah satu dari beberapa negara anggota ASEAN yang klaimnya di laut tumpang tindih dengan klaim China.
Anwar menekankan bahwa tidak ada negara yang dapat secara sepihak memutuskan tentang masalah semacam itu, dan ia menyerukan saling menghormati kedaulatan dan integritas wilayah.
“Saya melihat ada perbedaan dalam penanganan masalah perbatasan antara negara-negara dengan China. Namun, apakah saya berkompromi dengan China tentang masalah perbatasan? Tidak. Kita harus bernegosiasi ini dengan ASEAN atau secara bilateral,” kata Anwar.
Dalam menghadapi konflik antara AS dan China di Asia Tenggara, Anwar mengatakan bahwa berpihak tidak akan memberikan manfaat bagi Malaysia. Dia menambahkan bahwa setiap negara seharusnya membuat keputusan berdasarkan kepentingan masing-masing, tetapi ia menekankan konsep sentralitas ASEAN dalam urusan regional dan menegaskan bahwa blok tersebut harus menjadi zona perdamaian.
Anwar mengatakan pemimpin ASEAN telah memperkuat komitmen bersama terhadap prinsip-prinsip tersebut, menolak upaya untuk membawa mereka ke salah satu sisi perpecahan geopolitik atau yang lain.
“Posisi dasar Malaysia adalah “menjadi teman dan berinteraksi dengan semua pihak dan tidak terlihat sebagai pion dari kekuatan manapun,” kata Anwar.
“Kami adalah negara kecil, kami memang memiliki ambisi besar, dan kami melakukan yang terbaik sebisa mungkin,” imbuhnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Yunita Wisikaningsih
