Jakarta, Aktual.com – Presiden Joko Widodo menyinggung soal masalah korupsi dalam sambutannya pada acara Peresmian Pengoperasian Sinyal Base Transceiver Station (BTS) 4G Bakti dan Integrasi Satelit Satria-1 di Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara.
“Kita sudah membangun berbagai infrastruktur konektivitas. Kita juga membangun tol langit agar seluruh lapisan masyarakat memiliki akses yang setara dunia digital, termasuk dalam pembangunan BTS. Masalahnya ada problem. Korupsi,” kata Jokowi dalam sambutan yang disaksikan secara daring dari Jakarta pada kamis (28/12).
Presiden Jokowi menyampaikan bahwa saat mengetahui adanya dugaan korupsi, ia segera berkoordinasi dengan Jaksa Agung untuk menyelesaikan masalah tersebut di wilayah hukum. Tujuan utamanya adalah agar pembangunan proyek BTS tidak terhenti.
“Karena biasanya kalau sudah ada masalah, apalagi yang namanya korupsi, langsung berhenti proyek-nya. Kalau nggak mangkrak, nggak bisa diteruskan,”ujarnya.
Presiden menjelaskan bahwa Jaksa Agung menyatakan kesiapannya untuk mendampingi administrasi proses hukum dan prosedur lainnya. Hal ini memberikan keyakinan kepada Kementerian Kominfo untuk melanjutkan proyek BTS 4G.
“Sehingga yang di Kominfo juga bekerja lagi itu memiliki rasa percaya diri. Dan buktinya setelah dikejar empat bulan lebih sedikit juga bisa diselesaikan masalah-masalah yang ada, padahal menyangkut jumlah yang tidak sedikit,” tutur Presiden.
Presiden menyatakan kelegaan bahwa sekitar 4.990 proyek BTS 4G telah diselesaikan, meskipun masih ada 630 lokasi di Tanah Papua yang perlu penyelesaian lebih lanjut.
“Memang di sana medan-nya juga sangat sulit, keamanannya juga perlu didampingi,” jelas Presiden.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden meresmikan pengoperasian sinyal BTS 4G Bakti dan akses internet di desa 3T, serta pengoperasian dan integrasi Satelit Republik Indonesia-1 di Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara.
Presiden juga menyempatkan diri menyapa para penerima manfaat pengoperasian sinyal BTS 4G di berbagai wilayah Indonesia yang hadir melalui konferensi video, termasuk Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Utara dan Kepala SMKN 3 Kabupaten Binjai, Sulawesi Selatan.
Artikel ini ditulis oleh:
Sandi Setyawan