Jakarta, Aktual.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut meningkatkan kolaborasi dalam tata kelola pembangunan ekonomi biru melalui Blue Health (Kesehatan Biru) dalam kerangka Aksi Kemitraan Agenda Biru Nasional (NBAAP). NBAAP melibatkan kementerian/lembaga terkait, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan mitra pembangunan lainnya.
“Program prioritas ekonomi biru KKP selaras dan mendukung Aksi Kemitraan Agenda Biru Nasional. Kegiatan yang telah dilakukan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL) khususnya juga bermuara pada ocean health dan ocean account,” ujar Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Sesditjen PRL) KKP Kusdiantoro di Jakarta, Rabu (17/1).
Sebagai Co-Chair pada Blue Health Task Force bersama USAID, United Nations Environment Programme (UNEP), dan BRGM, Kusdiantoro menyatakan bahwa ini adalah salah satu strategi kunci untuk melaksanakan mandat Blue Health Task Force NBAAP dalam mendukung pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan komitmen global.
NBAAP, yang diluncurkan pada 14 November 2022 pada KTT G20 di Bali, adalah kemitraan strategis untuk mempercepat pencapaian target RPJMN dan Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) 2020-2024 di sektor kemaritiman dan kelautan
Program ini memiliki empat pilar utama, yaitu kesehatan biru (blue health), pangan biru (blue food), inovasi biru (blue innovation), dan keuangan biru (blue financing), dengan masing-masing pilar memiliki task force.
Kusdiantoro menekankan bahwa NBAAP memainkan peran penting dalam mencapai visi menjadi negara maju pada tahun 2045, dan Pemerintah Indonesia mendukung penuh komitmen program NBAAP.
Sebagai tindak lanjut pertemuan pre-steering committee pada 15 Desember 2023, khususnya untuk Blue Health Task Force, diperlukan masukan dari pemangku kepentingan terkait tentang kegiatan yang mendukung pilar blue health dan peta jalan ekonomi biru 2045 yang disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Plt. Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Andreas A Hutahaean, menjelaskan bahwa kemitraan ini melibatkan berbagai pihak di luar pemerintah, dan kolaborasi ini dapat mendorong inovasi, mempromosikan berbagi pengetahuan, dan meningkatkan kapasitas secara global.
“Saat ini kami sedang melakukan pemetaan program untuk mengidentifikasi kesenjangan dan peluang. Langkah selanjutnya adalah merumuskan strategi dan menyusun rencana aksi untuk mencapai agenda biru,” ujar Andreas Hutahaean.
Pertemuan ini, yang dihadiri oleh instansi pemerintah terkait, bertujuan untuk mengumpulkan bahan dan informasi tentang perkembangan program Blue Health Task Force.
Hasil pertemuan ini akan menjadi masukan dalam penyusunan RPJMN 2025-2029 dan pengembangan sektor prioritas Peta Jalan Ekonomi Biru Indonesia 2023-2045 yang akan dipimpin oleh Menko Kemaritiman dan Investasi pada pertemuan Steering Committee NBAAP akhir Januari 2024.
Artikel ini ditulis oleh:
Sandi Setyawan
