Jakarta, Aktual.com – Ekonom Senior INDEF Faisal Basri mendesak sejumlah menteri mundur dari Kabinet Indonesia Maju, menilai Presiden Joko Widodo berpihak kepada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Faisal menyebut Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sebagai yang paling siap mundur, bersama total 15 menteri teknokrat atau dari partai oposisi.
“Saya ngobrol-ngobrol kan dengan petinggi-petinggi partai dan macam-macam, nah muncul katanya yang paling siap itu Ibu Sri Mulyani, Pak Basuki juga, dalam kaitannya dengan Gibran ini ya karena ini sudah beyond akal sehat begitu,” kata Faisal Basri dalam program Closing Bell CNBC Indonesia, Kamis (18/1/2024).
Dia menegaskan bahwa menteri teknokrat memiliki standar etika tidak tertulis dan cenderung mundur jika diminta melanggar aturan.
“Teknokrat itu memiliki standar etika tidak tertulis. Jadi kalau dia diminta oleh atasannya yang akhirnya melanggar aturan, dia bilang ‘sorry nggak mau, tidak bisa, kalau bapak mau terus atau ibu mau terus silakan saya mundur. Itu biasa di mana-mana,” ungkapnya.
Desakan mundur ini muncul karena adanya intervensi politik yang terlalu banyak dalam tugas dan fungsi para menteri, terutama terkait penggunaan anggaran negara.
“Jadi Pak Jokowi ini ingin keliling Indonesia 2024 lebih intens, bagikan apalah gitu ya, ‘wah itu anggarannya belum ada di APBN’, ‘tapi uangnya ada?’ diusahakan pak,’ ‘laksanakan’. Itu kan kalau dilakukan crime, karena setiap sen dari APBN itu harus persetujuan, nggak bisa dijumbalit-jumbalitkan begitu, nah mulai resah teman-teman ini,” ujar Faisal Basri.
Faisal Basri mengatakan bahwa para menteri akan mundur pada waktunya demi menyelamatkan kepentingan negara. Meskipun ada ongkos (kerugian) yang harus dibayar, dia menyebut bahwa hal ini manageable karena menciptakan kepastian. Faisal juga menekankan bahwa jika rezim Jokowi berlanjut, kegagalan yang diwariskan bisa menimbulkan bencana yang lebih besar.
Artikel ini ditulis oleh:
Jalil
