London, aktual.com – Menlu Inggris, David Cameron, menyatakan kesiapannya untuk mempertimbangkan pengakuan resmi terhadap negara Palestina. Ia menganggap langkah tersebut sebagai upaya mendukung solusi dua negara yang telah lama didukung oleh Inggris dalam penyelesaian konflik di wilayah tersebut.
Cameron mengungkapkan pandangannya ini dalam acara pertemuan dengan Dewan Konservatif Timur Tengah, yang dihadiri oleh para Duta Besar negara-negara Arab di parlemen Inggris pada Senin lalu. Menurut laporan dari BBC pada Rabu (31/1), Cameron menegaskan perlunya memberikan kesempatan politik kepada warga Palestina untuk mendorong tercapainya perdamaian di Timur Tengah.
Ia juga menekankan bahwa progres yang tidak dapat dibatalkan harus diperlihatkan kepada rakyat Palestina sebagai langkah menuju solusi dua negara.
“Bersamaan dengan hal tersebut, hal yang paling penting dari semuanya adalah memberikan cakrawala politik kepada rakyat Palestina sehingga mereka bisa melihat bahwa akan ada kemajuan yang tidak bisa diubah menuju solusi dua negara, dan yang terpenting adalah pembentukan negara Palestina,” cetusnya.
“Saat hal itu terjadi, kami — bersama sekutu-sekutu — akan mempertimbangkan persoalan mengenai pengakuan negara Palestina, termasuk di Perserikatan Bangsa-Bangsa,” ucap Cameron di hadapan para Duta Besar negara-negara Arab yang hadir di Palace of Westminster, London.
“Itu bisa menjadi salah satu hal yang membantu menjadikan proses ini tidak bisa diubah,” cetusnya.
Selama waktu yang lama, Inggris telah mendukung gagasan solusi dua negara di mana Palestina dan Israel dapat hidup berdampingan dalam dua negara yang terpisah.
Namun, menurut laporan dari BBC, Cameron dalam pernyataan terbarunya menunjukkan bahwa Inggris kemungkinan akan memberikan pengakuan resmi dan diplomatis terhadap negara Palestina tidak sebagai bagian dari kesepakatan perdamaian akhir, tetapi lebih awal, seiring dengan proses perundingan itu sendiri.
Dalam pertemuan tersebut, Cameron juga menyatakan bahwa pentingnya keberadaan otoritas Palestina yang baru harus segera terbentuk, dengan memiliki pemimpin yang bersifat teknokratik dan berkualitas, yang mampu mengelola Jalur Gaza dengan baik.
Cameron menambahkan bahwa Inggris juga memiliki tanggung jawab untuk turut menentukan karakteristik negara Palestina di masa depan.
“Kita memiliki tanggung jawab di sana karena kita harus mulai menentukan seperti apa negara Palestina nantinya, apa yang akan tercakup di dalamnya, bagaimana cara kerjanya,” ujarnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Rizky Zulkarnain
