Jakarta, Aktual.com- Pengusulan Sutiyoso sebagai calon tunggal Kepala Badan Intelejen Negara (BIN) dianggap sebagai transaksi politik pemegang kekuasaan. Pasalnya, Purnawirawan TNI itu diketahui sebagai pengusung Joko Widodo sebagai Presiden.
“Sutiyoso adalah ketua umum partai politik, dan BIN adalah lembaga Negara yang seharusnya steril dari kepentingan politik tertentu,” tegas Koordinator Badan Relawan Nusantara, Ghea Hermansyah, di Jakarta, Senin (15/6).
Lebih jauh disampaikan Ghea, seharusnya Presiden bisa dengan jeli melihat rekam jejak seseorang yang ingin ditempatkan dalam suatu posisi strategis, termasuk penunjukkan Sutiyoso.
Dia pun kembali mengingatkan konflik sosial dimana keterlibatan Sutiyoso kental terlihat. Selain itu, menurutnya terdapat pula beberapa indikasi korupsi yang dilakukan Sutiyoso ketika menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta selama dua periode.
“Jadi Presiden harus melihat rekam jejak dari seorang Mantan Pangdam Jaya tersebut, yang diduga terlibat Tragedi kasus 27 juli (Kudatuli) yang sampai saat ini kasusnya ‘dipeti es-kan’. Belum lagi dugaan praktek korupsi selama menjadi gubernur DKI Jakarta,” paparnya.
Dengan berbagai pelanggaran tersebut, lanjut Ghea, Badan Relawan Nusantara mendesak agar Presiden segera membatalkan pencalonan mantan Panglima Daerah Militer (Pangdam) Jaya itu menjadi Kepala BIN.
“Oleh karena itulah kami yang tergabung dalam Badan Relawan Nusantara mendesak agar pencalonan Sutiyoso segera dibatalkan atau ditarik rekomendasinya,” pungkasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Nebby
