Ankara, Aktual.com – Militer Myanmar pada Rabu (31/1) memperpanjang status darurat selama enam bulan, sebuah langkah yang dinilai tepat menjelang peringatan tiga tahun kudeta yang menggulingkan pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi.
Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional, badan pengambil keputusan tertinggi Myanmar, memutuskan memperpanjang status darurat yang awalnya dijadwalkan berakhir pada Rabu tengah malam.
Langkah ini mengakibatkan penundaan pemilihan umum yang telah dijanjikan setelah kudeta pada Februari 2021. Ini merupakan perpanjangan berulang status darurat oleh militer sejak mereka mengambil alih kekuasaan.
Sejak kudeta, setidaknya 4.474 warga sipil tewas dan hampir 20.000 orang ditahan dengan tuduhan politik, demikian disampaikan oleh Asosiasi Bantuan Tahanan Politik, kelompok pengawas setempat.
PBB melaporkan bahwa lebih dari dua juta orang terpaksa mengungsi akibat kekerasan tersebut.
Pemimpin junta militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing, menyatakan bahwa pihaknya tidak dapat mencabut status darurat karena masih terlibat dengan kelompok etnis bersenjata di seluruh negeri.
Militer masih dihadapkan pada tantangan serangan terkoordinasi yang dilakukan oleh tiga kelompok pemberontak etnis minoritas di Myanmar utara pada Oktober tahun lalu. Mereka menyerang pasukan junta dan merebut banyak kota serta pos terdepan junta militer.
Artikel ini ditulis oleh:
Sandi Setyawan
