Jakarta, Aktual.co — Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menilai penanggulangan radikalisme yang dilakukan pemerintah tidak tepat sasaran.
Menurutnya, saat ini radikalisme secara masif disebarluaskan melalui dunia maya yang berdaya jangkau luas, sementara lembaga pemerintah yang terkait dengan persoalan itu justru lebih banyak menggelar seminar dengan peserta terbatas yang notabene kecil kemungkinan terpengaruh gerakan radikal.
“Ini kan kurang pas,” kata Muhaimin, di kantor DPP PKB, jakarta, Jumat (8/5).
Sementara di luar pemerintah terdapat ormas dan aktivis yang sangat aktif berperang pemikiran dengan kelompok radikal yang dapat diakses oleh masyarakat luas.
Kelompok yang bekerja dengan sukarela ini berusaha mengimbangi, bahkan menetralisir, paham radikal yang disebarkan oleh kelompok yang disinyalir terorganisir dan memiliki dukungan dana besar.
Kelompok sukarelawan itu antara lain anak-anak muda anggota Gerakan Mahasiswa Satu Bangsa (Gemasaba) dan anak-anak muda pengelola situs nu.or.id atau NU online milik Ormas Nahdlatul Ulama.
Menurut Muhaimin, pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Badan Penanggulangan Terorisme (BNPT) bisa menggandeng kelompok sukarelawan seperti itu yang biasanya memiliki modal minim.
“Bayangkan, kelompok yang pendanaannya megap-megap harus berhadapan dengan kelompok yang punya donatur kuat,” katanya.
Radikalisme dan terorisme, kata Muhaimin, merupakan persoalan yang serius sekaligus ancaman bagi negara ini, sehingga penanggulangannya juga harus serius.
Dengan APBN sekitar 2.000 triliun rupiah, tidak menjadi masalah jika pemerintah mengalokasikan sekian miliar untuk penanggulangan radikalisme, termasuk untuk membantu pendanaan kelompok sukarelawan yang berperang pemikiran secara langsung melawan kelompok radikal.
Artikel ini ditulis oleh:
