Jakarta, Aktual.com – Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan menegaskan kepada seluruh pengurus dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota untuk tidak menerima mahar politik jelang pelaksanaan pilkada serentak 9 Desember 2015.
“Mahar politik atau membayar menjadi perahu di pilkada nanti tidak boleh ada di PAN,” kata Zulkifli, di Mataram, Senin (15/6).
Dia mengatakan, di PAN tidak boleh ada mahar politik dalam penjaringan bakal calon kepala daerah, termasuk di NTB yang akan melaksanakan pilkada di tujuh kabupaten/kota.
“Yang jelas mahar itu tidak boleh. Kecuali, kalau untuk beli baliho dan perlengkapan menghadapi pilkada, itu baru boleh,” ujarnya.
Menurut dia, dalam menjaring bakal calon kepala daerah, partai berlambang matahari terbut itu memiliki standar yang tegas dalam mengusung calon kepala daerah.
Karena, kata dia, pihaknya tidak ingin terjebak dalam pengkotak-kotakkan kader dan nonkader. Ia ingin semua tokoh yang memiliki wawasan kebangsaan yang bagus didukung oleh PAN.
“Jadi, di pilkada ini, PAN tidak menekankan harus kader, tetapi semua kandidat bupati/wali kota dan gubernur harus memiliki visi dan misi yang berwawasan kebangsaan, memajukan daerah, tidak hanya memimpin kelompoknya, agamanya saja, tetapi menjadi pemimpin seluruh masyarakat,” jelasnya.
Untuk itu, kata Zulkifli, dalam pilkada ini bakal calon yang akan diusung partai itu bisa juga kader atau kader dari parpol lain, termasuk dari kalangan TNI, Polri, PNS, tokoh masyarakat dan tokoh agama.
Artikel ini ditulis oleh:
