Madiun, Aktual.com – Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun Jawa Timur kini menerapkan penggunaan aplikasi digital Integrasi Pupuk Bersubsidi (iPubers) untuk memudahkan penyaluran pupuk bersubsidi berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepada petani sasaran.
“iPubers adalah sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh Kementerian Pertanian -Kementan- RI dan PT Pupuk Indonesia Persero untuk membantu merekap penyaluran pupuk bersubsidi para petani,” kata Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, Disperta dan Perikanan Kabupaten Madiun Parna di Madiun, Kamis (15/2).
Menurutnya, melalui iPubers, petani dapat dengan mudah memesan pupuk, memperbarui data, dan melakukan berbagai aktivitas lainnya sendiri. Tujuan dari penerapan iPubers ini adalah untuk memastikan pendistribusian pupuk bersubsidi tepat sasaran.
Oleh karena itu, pihak dinas terus gencar melakukan sosialisasi penggunaan aplikasi tersebut agar petani lancar dalam mengaplikasikannya.
Parna menjelaskan bahwa untuk tahun 2024, Kabupaten Madiun mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi, yakni Urea sebesar 52,8 persen dari kebutuhan yang diajukan, dan NPK sebesar 29,3 persen.
“Untuk memenuhi kekurangan kebutuhan, petani kami sarankan menggunakan pupuk non-subsidi ataupun pupuk organik. Kemudian memaksimalkan penyerapan pada musim tahun ini,” katanya.
Dia juga menambahkan bahwa diharapkan petani menerima situasi ini dengan lapang dada, sementara pemerintah daerah terus mencari solusi terkait kekurangan pupuk.
“Sesuai instruksi dari pemerintah untuk bisa memaksimalkan penggunaan alokasi 2024 pada musim tanam pertama tahun ini. Meskipun alokasi dari pusat kurang, tapi untuk penyaluran ke petani tidak ada kendala,” katanya.
Data menunjukkan bahwa alokasi pupuk bersubsidi, khususnya urea di Kabupaten Madiun pada tahun 2023 adalah sebesar 25.134 ton, dan NPK sebesar 11.259 ton.
Sementara itu, pada tahun 2024, alokasi urea mencapai 26.186 ton dengan realisasi sebanyak 13.828 ton (52,81 persen), sedangkan alokasi NPK sebesar 24.515 ton dengan realisasi 7.201 ton (29,37 persen).
“Dengan terbatasnya jumlah pupuk subsidi, petani kami minta menyiapkan pupuk organik, ataupun sementara waktu menggunakan pupuk non-subsidi,” katanya.
Artikel ini ditulis oleh:
Sandi Setyawan
