Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menginstruksikan kepada Panglima TNI, Jenderal Moledoko untuk menurunkan personel TNI untuk bersiaga di kawasan gedung KPK.
Hal tersebut guna untuk mengantisipasi bentrokan antara dua institusi Polri dan KPK yang belakangan terjadi menyusul penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto oleh Bareskrim Polri.
Hal itu disampaikan Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen TNI M Fuad Basya ketika dihubungi pewarta, Sabtu (24/1) siang.
Fuad menjelaskan, bahwa Ketua KPK Abraham Samad telah menelepon Panglima TNI Moeldoko untuk meminta perlindungan.
Namun demikian, dirinya membantah bahwa penerjunan pasukan itu atas desakan permintaan Ketua KPK Abraham Samad yang meminta perlindungan.
“Pak Samad melaporkan perkembangan, lalu Panglima inisiatif menurunkan personel untuk mengantisipasi gesekan. Itu juga berdasar arahan Presiden agar menjaga keduanya tidak terjadi gesekan,” tegasnya.
Ia menyebutkan, ada ratusan personel TNI yang dikerahkan di sekitar gedung anti korupsi itu..
“Kami bersiaga di area KPK. Jadi bukan untuk melindungi KPK, bukan juga untuk Polri. Ratusan ada dari intel juga,” katanya.
Diberitakan sebelumnya, pengamat Hukum Universitas Indonesia (UI) Chaudry Sitompul menyayangkan langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melibatkan TNI ditengah perseteruannya dengan Polri.
Meskipun TNI hanya diminta untuk mengamankan gedung KPK malam tadi menyusul adanya penggeledahan yang akan dilakukan tim penyidik Bareskrim Polri, namun langkah itu dinilai tidak perlu dan hanya akan semakin membuat ‘Ruwet’ masalah.
“Saya pikir itu bisa bikin tambah ruwet. Ini juga berpotensi bisa menimbulkan nanti konflik antara institusi Polri dengan TNI,” kata Chaudry saat ditemui di kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (24/1).
Chaudry menilai hal itu dapat menimbulkan satu permasalahan baru. Dan patut dipertanyakan apa kepentingan TNI berada di sana.
Artikel ini ditulis oleh:
