Jakarta, Aktual.co — Pengamat Hukum Universitas Indonesia (UI) Chaudry Sitompul menyayangkan langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melibatkan pasukan elit TNI di tengah perseteruannya dengan Polri.
Meskipun TNI hanya diminta untuk mengamankan gedung KPK malam tadi menyusul adanya penggeledahan yang akan dilakukan tim penyidik Bareskrim Polri, namun langkah itu dinilai tidak perlu dan hanya akan semakin membuat ‘Ruwet’ masalah.
“Saya pikir itu bisa bikin tambah ruwet. Ini juga berpotensi bisa menimbulkan nanti konflik antara institusi Polri dengan TNI,” kata Chaudry saat ditemui di kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (24/1).
Chaudry menilai hal itu dapat menimbulkan satu permasalahan baru. Dan patut dipertanyakan apa kepentingan TNI berada di sana.
“Kita pikir harus ditanya juga kepada pak Moeldoko (Panglima TNI) apa betul itu? Karena saya kira apa kepentingannya? Karena kan TNI dan Polri juga dulu sempat tidak akur, nah saya pikir saat ini malah akan membuat situasi tambah kompleks karena ditambah masalah yang lain,” ujarnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, untuk meningkatkan keamanan, malam tadi Ketua KPK Abraham Samad sempat menghubungi Panglima Jenderal TNI, Moeldoko untuk meminta menurunkan pasukan.
Berdasarkan informasi yang didapat, tiga pasukan elit TNI dari tiga matra diterjunkan, yakni Komando Pasukan Khusus (Kopasus) TNI Angkatan Darat, Detasemen Jalamangkara (Denjaka) TNI Angkatan Laut, dan Komando Pasukan Khas (Kopaskhas) TNI Angkatan Udara.
Hal itu kemudian dibenarkan oleh Deputi Pencegahan KPK, Johan Budi. Dikatakannya, bahwa saat ini banyak pasukan pengamanan yang bukan berasal dari institusi Polri telah menjaga KPK.
“Jadi memang benar KPK di-backup oleh tim pengamanan yang jumlahnya cukup banyak di luar Polri,” kata Johan.
Artikel ini ditulis oleh:
