Purwakarta, Aktual.com – Pembangunan jalan tol Jakarta-Cikampek II (Japek II) selatan yang menghubungkan antara jalan tol lingkar luar jakarta, jalan tol Purbaleunyi-Sadang sampai Purwakarta diharapkan dapat mengurai kemacetan dalam menghadapi momen Idulfitri 2024.
Untuk itu, Komisi V DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, untuk melihat secara langsung sudah sejauh mana proses pembangunan Jalan Tol Cikampek II Selatan tersebut.
Demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras usai memimpin Tim Komisi V DPR RI yang melakukan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunsfik) ke Purwakarta, Jawa Barat, Jumat (15/3/2024). Turut hadir dalam kesempatan itu perwakilan dari kementerian PUPR, Ditjen bina marga serta badan pengatur jalan tol (BPJT).
“Kita harapkan agar pembangunan tol Cikampek II ini bisa sesuai dapat diselesaikan dan dapat dimanfaatkan. Karena kita mengetahui bahwa kondisi arus lalu lintas yang ada saat ini sudah sangat crowded dan sangat tinggi tingkat kemacetannya. Kita harapkan dengan jadinya fungsional jalan tol Cikampek II ini bisa dapat mengurai kemacetan,” ujar Andi Iwan.
Diketahui jalan tol yang menjadi bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) ini membentang sepanjang 64 KM yang melintasi Kota Bekasi, Karawang, dan kabupaten Purwakarta. Proyek ini terbagi dalam tiga paket dengan total investasi sekitar Rp14,69 triliun. Adapun kurang lebih 10 triliun di antaranya dipergunakan untuk pembebasan lahan.
“Pembangunan jalan tol ini berada di daerah perkotaan sehingga pembiayaannya lebih banyak (untuk) pembiayaan pembebasan lahan dibandingkan biaya konstruksinya. Jadi berbeda dengan jalan-jalan tol yang ada di wilayah kabupaten kota. (Kondisi) ini menyebabkan kenapa angka tersebut bisa mencapai 14 triliun lebih. Kita mengharapkan agar koordinasi dengan pemerintah daerah agar dalam pembebasan lahannya juga dapat diselesaikan,” jelas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.
Ia pun berharap dalam pembangunan jalan tol Japek II Selatan ada pemerataan pemberdayaan untuk pengelolaan rest area di wilayah-wilayah tertentu.
“Sebisa mungkin untuk rest area melibatkan pengusaha-pengusaha lokal ataupun orang-orang lokal. Sehingga kemudian itu bisa ada keadilan di wilayah ini dan bisa juga berpengaruh pada peningkatan pemutaran ekonomi di wilayah,” tutupnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Sandi Setyawan
