Jakarta, Aktual.co — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) mengusulkan agar pemerintah membuat kebijakan liberalisasi terbatas sumber daya manusia (SDM) profesional untuk meningkatkan kinerja karyawan di dalam negeri.

“Kadin menyarankan melakukan liberalisasi terbatas untuk SDM profesional berdasarkan kebutuhan nyata dan untuk waktu yang tidak lama,” kata Ketua Umum Kadin Indonesia Suryo Bambang Sulisto, di Jakarta, Jumat (23/1).

Menurut Suryo, hal itu karena rencana-rencana pemerintah untuk menyediakan kuantitas dan kualitas SDM yang profesional tetapi membutuhkan waktu.

Ia mengemukakan, pemerintah harus memiliki peta potensi dan kondisi SDM sehingga dapat menentukan sektor yang terbuka dan tertutup bagi SDM asing dan membatasi jumlah tenaga ahli untuk setiap bidang industri.

Selama masa transisi, ujar dia, pemerintah harus menggembangkan program peningkatan kualitas SDM Indonesia untuk dapat menggantikan tenaga ahli asing.

“Akhirnya sesuai dengan semangat pemerintah untuk menggairahkan perekonomian nasional dan dalam menghadapi tantangan Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, perlu dibangkitkan semangat dan kemampuan ‘entrepreneurship’ dari semua pemangku kepentingan, baik di kalangan swasta maupun pemerintahan untuk menciptakan kondisi yang lebih baik, harga lebih murah, proses yang lebih cepat, dan efisien,” katanya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menginginkan para pengusaha untuk jangan mencemaskan pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang dimulai tahun 2015 karena seluruh negara di kawasan Asia Tenggara mencemaskan hal yang sama.

“Saudara-saudara tak usah takut, mereka (negara-negara ASEAN) juga takut, dan yang paling ditakutkan adalah Indonesia,” kata Presiden Joko Widodo dalam acara Musyawarah Nasional XV Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) di Bandung, Senin (12/1).

Menurut Presiden, dirinya telah bertemu dengan sejumlah pemimpin negara dan pemerintahan di ASEAN dan mereka semua juga khawatir karena masih menerka dan meraba-raba pemberlakuan dampak MEA.

Presiden berpendapat, Indonesia adalah negara yang ditakuti karena negara-negara lain penduduknya tidak sebanyak dengan jumlah penduduk yang terdapat di Indonesia.

“Mereka berpikir begitu dibuka mereka akan diserbu oleh pengusaha RI yang banyak sekali,” katanya sambil menambahkan, “serbuan” itu terutama dapat dilakukan para pengusaha muda yang biasanya mendahulukan keberanian.

Untuk itu, Presiden juga menegaskan agar pengusaha nasional tidak takut karena negara yang lain sudah grogi, tetapi yang terpenting adalah adanya kesiapan dan perancangan yang baik.

Jokowi menghendaki agar beragam peluang usaha di dalam negeri jangan sampai diambil pengusaha luar negeri yang masuk ke Indonesia.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka