Jakarta, Aktual.co — Koalisi Masyarakat Sipil menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo menjadi pihak yang bertanggung jawab atas kekisruhan antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Polri.
“Ini bola panas dari presiden, presiden harus bertanggung jawab. Ini bermula dari pengangkatan BG (Budi Gunawan) sebagai Kapolri yang kemudian di-pending, sampai kemudian KPK lakukan proses penegakkan hukum. Artinya kan Jokowi sudah melempar ini kepada KPK,” kata Koordinator Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch Ade Irawan di gedung KPK Jakarta, Jumat (23/1).
Pegiat antikorupsi saat ini sudah berkumpul di KPK, mereka antara lain mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana, budayawan Butet Kertarejasa, Direktur Advokasi LBH Jakarta Bahrain, Kordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras), Haris Azhar, peneliti ICW Emerson Yuntho, Direktur Pukat Korupsi Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin Mochtar, relawan Salam Dua Jari Fadjroel Rachman dan anggota antikorupsi lainnya.
“Kami mau Jokowi setelah melempar bola tidak berpangku tangan, ikut mengawal, memastikan agar KPK bisa bekerja dengan baik dalam proses penegakan hukum,” ungkap Ade.
Presiden Jokowi menjadi pihak yang paling bertanggung jawab karena menjadi atasan Polri dan juga mendorong gerakan antikorupsi.
Sedangkan Direktur Advokasi LBH Jakarta Bahrain menyatakan bahwa selain ICW, Kontras dan YLBHI juga akan datang pegiat antikorupsi dari LBH se-Indonesia, Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokras, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dan aktivis antikorupsi lain yang diperkirakan sekitar 100 orang.
“Agenda kami nanti mau jemput BW di Bareskrim. Persoalan ditahan atau tidak itu kan mencoreng. Di suasana ada kegaduhan, muncul di opini publik kegaduhan sosial, kalo presisden diamkan ini, lihatlah presiden bermain di tataran ini. Ironis sekali kalau mau melemahkan KPK, padahal KPK Mega(wati) yang mengesahkan,” kata Bahrain Saat ini di gedung KPK sudah berkumpul sekitar 100-an pegiat antikorupsi yang menunggu kedatangan Bambang Widjojanto dan meneriakkan “Save KPK”, “Save Indonesia” dan “Hidup Polisi Bersih”.
Artikel ini ditulis oleh:
Nebby
