Jakarta, Aktual.co — Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bekerja sama dengan Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan didukung UNFPA melakukan kajian Program Keluarga Berencana di Era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 2014 di lima provinsi.
“Pada saat ini telah dilakukan kajian program KB di era JKN di lima provinsi,” kata PLT Kepala BKKBN Fasli Jalal, pada acara Diseminasi Kajian Program Keluarga Berencana di Era Jaminan Kesehatan Nasional 2014 melalui Video Conference di Jakarta, Kamis (22/1).
Lima provinsi tersebut, kata dia, adalah Provinsi Sumatera Utara, Yoyakarta, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur dan Papua.
Hasil kajian menunjukkan masih ada beberapa kendala bagi peserta JKN dalam mengakses pelayanan KB dan provider dalam mengklaim hasil pelayanan, terutama tubektomi.
Selain itu, tambah dia, tentang pengelolaan pelayanan KB yang telah terintegrasi ke dalam JKN, terdapat beberapa permasalahan yang diharapkan dapat dibahas bersama Kementerian Kesehatan RI, BPJS Kesehatan, dan organisasi profesi.
Permasalahan tersebut di antaranya, belum ditetapkannya standar klinis pelayanan KB yang harus diselesaikan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) ataupun yang harus dirujuk ke Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), termasuk tubektomi interval.
Selain itu, belum terintegrasinya sistem informasi fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dengan Sistem Informasi Manajemen (SIM) BKKBN untuk memastikan setiap fasilitas kesehatan terdata dalam subsistem distribusi alat kontrasepsi dan pencatatan serta pelaporan pelayanan kontrasepsi.
Selain itu, sosialisasi mekanisme klaim pelayanan KB yang dilakukan oleh jejaring FKTP seperti bidan praktik mandiri.
Hasil kajian tersebut, kata Fasli, diharapkan bisa menjadi bahan bagi semua pihak dalam menuntaskan berbagai permasalahan pada program KB di era JKN.
Hadir dalam acara tersebut, perwakilan UNFPA untuk Indonesia Jose Ferraris, guru besar Fakultas Kedokteran dan Bagian Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D dan sejumlah pejabat di lingkungan BKKBN.
Hadir pula perwakilan dari Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan dan Ikatan Bidan Indonesia.
Artikel ini ditulis oleh:
Andy Abdul Hamid
