Jokowi Singgung Kementerian Non-aktifkan OSS Kemudian Dijerat KPK

Jakarta, aktual.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung mengenai kementerian yang menonaktifkan sistem online single submission (OSS) yang kemudian terseret kasus oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jokowi menegaskan bahwa ia akan terus mengawasi sistem OSS ini.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Jokowi saat meresmikan digitalisasi izin event di The Tribata, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Senin (24/6/2024). Pada awalnya, Jokowi mengapresiasi Polri serta semua kementerian dan lembaga yang terlibat dalam digitalisasi layanan perizinan event. Ia menyatakan akan terus memantau sistem ini agar berfungsi dengan baik.

“Jadi sekali lagi, ini saya sudah kejar-kejar lama, saya sangat apresiasi, saya sangat menghargai, sekarang sudah ada OSS (online single submission) untuk penyelenggaraan event,” ujar Jokowi.

Jokowi menegaskan bahwa ia akan terus mengawasi sistem OSS ini. Ia juga menyinggung tentang kementerian yang sebelumnya memiliki OSS namun dinonaktifkan, yang akhirnya mengakibatkan penangkapan oleh KPK.

“Tapi juga saya akan ikuti terus, saya akan cek terus, karena yang terjadi dulu pernah di sebuah kementerian sudah dibuat OSS, tapi karena nggak pernah dicek, nggak pernah dikontrol, sistemnya dimatikan,” ucapnya.

“Artinya apa? Manual lagi, ketema-ketemu lagi, dan akhirnya ditangkap oleh KPK. Ya saat itu ditangkap langsung oleh KPK, saya datang, karena saya datang ke sana,” imbuh Jokowi.

Pada kesempatan tersebut, Jokowi meminta penyelenggara acara untuk membuat perencanaan yang matang sebelum melaksanakan event. Ia juga mengimbau agar para penyelenggara mengurus perizinan dari jauh hari.

“Masalah utama itu adalah kepastian izin yang tidak diberikan jauh hari, jadi saya minta juga kepada penyelenggara event mengajukan jauh-jauh bulan sebelumnya, 6 bulan sebelumnya, setahun sebelumnya, mengajukan izin dulu, artinya ada perencanaan yang baik, manajemen yang baik, kapan event itu diselenggarakan,” kata Jokowi.

Langkah ini dilakukan untuk menghindari kesulitan dalam memperoleh tambahan izin jika waktu acara perlu diperpanjang.

“Kalau harinya kurang, sehari kurang, bisa ditambah lagi waktunya, masih memungkinkan untuk melakukan itu. Karena juga yang saya dengar ini mengajukan izin seminggu sebelumnya, dadakan, ya sulit kalau sudah didadak begitu, kita harus bekerja dengan perencanaan yang baik,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain