Yogyakarta, aktual.com – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengumumkan dukungannya terhadap kebijakan BKKBN mengenai Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dengan mempertahankan Total Fertility Rate (TFR) di angka 2,1. Pernyataan ini disampaikan dalam High Level Meeting Komite Kebijakan Sektor Kesehatan Triwulan II di Hotel Sheraton Mustika, Sabtu, 6 Juli 2024.
“Kita mendukung sekali kebijakan ini. Saat pertemuan G-20, banyak kepala negara yang khawatir karena penduduk mereka menua, tidak produktif, dan populasinya menurun, sehingga pertumbuhan GDP mereka tidak bisa melebihi 4% per tahun,” ujar Menkes Budi.
Lebih lanjut, Menkes menekankan pentingnya menjaga TFR di angka 2,1 untuk memastikan Indonesia bisa mencapai status negara maju. “Kalau TFR kita turun di bawah 2,1 sebelum menjadi negara maju, akan lebih sulit untuk mencapainya,” jelas Budi.
Pertemuan ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan kesehatan antara kementerian dan lembaga terkait. Menkes mengungkapkan bahwa pertemuan kali ketiga ini menunjukkan integrasi kebijakan yang semakin baik.
“Semua permasalahan di sektor kesehatan bisa didiskusikan bersama, sehingga kita bisa saling sinergi,” tambahnya.
Acara ini juga diwarnai dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama Komite Kebijakan Sektor Kesehatan antara Kementerian Kesehatan, BPJS, BPOM, dan BKKBN tentang integrasi layanan dan interoperabilitas data kesehatan.
Kepala BKKBN, Dr. Hasto, menjelaskan bahwa BKKBN fokus pada peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak. “Rata-rata perempuan memiliki dua anak itu penting untuk menjaga pertumbuhan penduduk seimbang,” kata Hasto.
Dr. Hasto juga menyoroti ancaman pertumbuhan negatif di beberapa kota dengan TFR di bawah 2,1, seperti Yogyakarta yang sudah mencapai 1,9. “Pendidikan tinggi dan usia pernikahan yang lebih tua di Yogyakarta berkontribusi pada rendahnya TFR,” jelasnya.
Pertemuan ini dihadiri oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti, Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Abdul Kadir, Ketua Komisi Pengawasan, Monitoring & Evaluasi Muttaqien, Plt. Kepala BPOM Rizka Andalusia, serta pejabat tinggi dari berbagai kementerian dan lembaga.
Artikel ini ditulis oleh:
Tino Oktaviano
