Jakarta, Aktual.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas kembali mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk lebih efisiensi anggaran, terutama pada biaya perjalanan dinas yang dianggap memberatkan keuangan negara dan daerah.
“Tadi saya minta, kita sudah buka nomor akses. Untuk zoom (rapat video virtual) bisa juga hibrid, tidak perlu lagi ke Jakarta supaya perjalanan dinasnya nanti bisa ditekan,” ujar Anas dalam keterangannya, Jumat(19/7).
Menurut Anas, peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) bagi aparatur memang perlu pendampingan, termasuk apa saja yang perlu dibenahi.
“Ada macam-macam penilaiannya, mulai ada sistem meritnya. Kemudian manajemen kepegawaiannya. Harapan kita kan Kementerian PANRB tidak hanya menilai, tapi juga membina,” tutur Abdullah Azwar Anas.
Ia menegaskan bahwa status kepegawaian kini hanya tinggal dua yaitu ASN dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Satu adalah PNS, yang kedua PPPK. Kalau tidak PNS dan PPPK, otomatis diberhentikan,” katanya.
Anas menambahkan bahwa daerah yang belum siap secara anggaran bisa mengalihkannya ke PPPK paruh waktu, sedangkan daerah dengan anggaran cukup bisa memilih PPPK penuh waktu.
“Dengan status yang beralih ini, mereka tidak di-PHK. Tetapi kita sekarang sudah menutup, tidak boleh ada penerimaan dengan atas nama apapun,” ungkapnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Firgi Erliansyah
