Jakarta, Aktual.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan komitmennya untuk terus mendata dan menginventarisasi tanah ulayat di seluruh Indonesia.
“Kalau sudah jelas clean and clear, setelah itu baru bisa kita terbitkan statusnya, utamanya hak pengelolaan lahan bagi masyarakat hukum adat,” kata AHY dalam keterangan di Jakarta, Rabu(24/7).
Menurut AHY, pengakuan terhadap masyarakat hukum adat adalah isu penting yang tidak hanya berkaitan dengan keadilan dan kesejahteraan, tetapi juga politik, hukum, dan sosial.
“Jadi esensinya adalah bagaimana masyarakat hukum adat ini bisa mendapatkan haknya, dilindungi, dan juga justru tanah tersebut bisa memiliki nilai ekonomi, produktif bagi peningkatan kesejahteraan mereka,” ujar Menteri ATR/BPN.
Kementerian ATR/BPN berencana mengakselerasi pendaftaran 3,2 juta hektare tanah ulayat untuk sekitar 3.000 masyarakat hukum adat di 16 provinsi Indonesia.
Dia menyebutkan 16 provinsi yang telah diinventarisasi meliputi Sumatra Barat, Kalimantan Tengah, Bali, NTT, Papua Barat, Papua, Sumatra Utara, Sulawesi Tengah, Aceh, Kepulauan Riau, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan.
“Ini (pendaftaran tanah ulayat) masalah yang tidak sederhana karena kita tahu, tanah-tanah yang ada di berbagai daerah ini juga sudah memiliki peruntukan masing-masing, tetapi kita juga berharap pemerintah selalu hadir untuk menjamin agar Masyarakat Hukum Adat juga dilindungi, dijamin hak-haknya,” tuturnya AHY.
Menteri ATR/BPN juga mengapresiasi langkah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto dalam mengoordinasikan berbagai pihak untuk menyamakan regulasi terkait tanah ulayat.
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto menekankan perlunya langkah bersama dalam percepatan pendaftaran tanah ulayat, termasuk koordinasi lintas kementerian, sosialisasi regulasi, dan pemutakhiran data.
“Sehingga tempatnya di mana, lokasinya di mana, itu kita bisa ketahui bersama dan kita akan lakukan inventarisasi dan identifikasi,” kata Hadi.
Artikel ini ditulis oleh:
Firgi Erliansyah
