Jakarta, Aktual.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memuji Pemerintah Daerah (Pemda) Bali, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, karena menjadi yang tercepat dalam merealisasikan hibah Pilkada Serentak 2024.
“Baru kali ini saya ketemu provinsi yang sudah tuntas semua yaitu Bali, hanya Bali dari 541 pemda yang sudah kita rekap,” kata Tito dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 Wilayah Bali dan Nusa Tenggara di Kabupaten Badung, Selasa(30/7).
Tito menyebut sebelumnya sudah dilakukan rapat koordinasi di tiga titik, namun tidak ada satu pun pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota yang telah merealisasikan 100 persen hibahnya.
“Pertama di Jayapura satu pun tidak ada yang semua sudah tuntas dari enam provinsi, kedua di Makassar itu se-Sulawesi hingga Maluku tidak ada satu pun, lalu di Medan se-Sumatera tidak ada satu pun yang tuntas, nah ini yang keempat Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur dan nanti terakhir Yogyakarta se-Jawa,” ucapnya.
Mendagri menjelaskan bahwa yang terpenting dari penyelenggaraan pilkada adalah anggaran.
Hal ini juga sudah diatur dalam Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 bahwa anggaran berasal dari APBD kecuali empat daerah otonomi baru di Papua.
Pada tahun 2023, Tito telah bersurat kepada seluruh kepala daerah agar mengalokasikan anggaran dengan membuat naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) kepada penyelenggara yaitu KPU, Bawaslu, TNI, dan Polri. Anggaran dibagi dalam dua tahap yaitu dengan APBD 2023 sebesar 40 persen dan APBD 2024 sebesar 60 persen.
“Ada daerah yang memang PAD (pendapatan asli daerah) kuat seperti di Badung PAD-nya Rp9,3 triliun, lebih besar dari Provinsi Bali yang Rp6 triliun, itu kalau kebutuhannya Rp213 miliar tidak masalah, tapi daerah yang sulit seperti NTT itu mungkin berat, maka dari itu dibagi,” ujarnya.
Meskipun sudah diarahkan untuk dibagi dua tahap, Mendagri masih menemukan pemda yang belum menyelesaikan 40 persen, sementara di Bali dengan satu provinsi dan sembilan kabupaten/kota sudah mencairkan seluruhnya.
Tito mengatakan bahwa dari 44 pemda di wilayah Bali dan Nusa Tenggara, baru 35 pemda yang 100 persen tuntas memberikan dana hibah ke KPU, 29 pemda untuk Bawaslu, 41 pemda untuk TNI, dan 33 pemda untuk kepolisian.
“Bali sisa anggaran yang belum direalisasikan sudah 0 semua, artinya sudah dibayar semua, semua permintaannya dipenuhi, jadi Bali ini saya lihat satu-satunya,” tuturnya.
Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra menambahkan bahwa data NPHD yang sudah direalisasikan oleh pemerintah provinsi yaitu ke KPU Bali Rp155,9 miliar, Bawaslu Rp41 miliar, Polri Rp30 miliar, dan TNI Rp9 miliar.
Sedangkan total rincian dana hibah dari kabupaten/kota di antaranya untuk KPU Rp300 miliar, Bawaslu Rp80,7 milyar, Polri Rp68 miliar, dan TNI Rp24,3 miliar.
Artikel ini ditulis oleh:
Firgi Erliansyah
