Depok, aktual.com – Ketua Panitia Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Rektor (P3CR) Universitas Indonesia (UI) Prof Sigit Pranowo Hadiwardoyo mengatakan dalam pemilihan rektor ini melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
“Contohnya, apabila terdapat laporan dari masyarakat bahwa dari salah seorang calon adalah seorang koruptor, maka P3CR UI akan melakukan pemeriksaan dan bekerja sama dengan KPK dan PPATK, ataupun lembaga terkait lainnya,” kata Prof Sigit di Kampus UI, Depok, Jumat (9/8).
Ia berharap proses pemilihan calon Rektor UI menjadi contoh dan panutan bagi perguruan tinggi lainnya.
Guna memberi kesempatan lebih luas bagi publik, lanjutnya, batas waktu pendaftaran telah diperpanjang hingga Sabtu 10 Agustus 2024.
Sementara itu Sekretaris Panitia Khusus Pemilihan Rektor (Pansus Pilrek) Majelis Wali Amanat (MWA) UI Tikka Anggraeni mengatakan proses pencarian dan identifikasi calon rektor yang potensial untuk memimpin UI lima tahun ke depan terdapat beberapa tahapan.
“Ada pansus yang bertugas untuk membuat kebijakan umum UI lima tahun ke depan. Kebijakan ini dapat menjadi model bagi para calon rektor dalam membuat makalah, program, dan visi misi. Kemudian ada pansus yang bertugas untuk menilai rektor yang sekarang serta evaluasi kinerja, dan yang terakhir adalah Pansus Pilrek,” ujar Tikka.
Ia menambahkan Pansus Pilrek UI terdiri dari tujuh orang, dari unsur dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, dan masyarakat.
“Dalam proses pemilihan calon rektor baru tentu tidak bisa sembarangan, sehingga kami diamanahkan dalam peraturan MWA bahwa kami dapat membentuk tim P3CR, yang membantu untuk menjaring dan menyaring dalam mencari calon rektor yang potensial,” kata Tikka.
Tikka menjelaskan Pansus Pilrek akan menyaring seluruh pendaftar menjadi 20 bakal calon rektor, yang disaring lagi hingga terpilih 7 calon rektor. “Dari 20 ke 7 ini ada beberapa asesmen,” ucapnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Rizky Zulkarnain
