Jakarta, Aktual.com – Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (Bulog) dalam menyiapkan langkah-langkah pengendalian untuk mencegah harga beras yang terus melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET).
Berdasarkan siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa (27/8), dia menyebutkan harga beras di tingkat penggilingan saat ini berada di angka Rp12.816 per kilogram, sedangkan di tingkat grosir mencapai Rp13.572 per kilogram.
Menurutnya, angka ini sudah mendekati atau bahkan melebihi HET yang telah ditetapkan. Sementara itu, di tingkat pengecer, harga beras mencapai Rp14.677 per kilogram yang jauh di atas HET.
“Saya sangat pesimis harga ini bisa turun kalau tidak kita persiapkan dengan baik. Artinya, harus bisa dihitung dengan baik oleh Bulog sebagai penyangga (kebutuhan pangan nasional), karena beras ini kebutuhan pokok kita,” kata Tomsi.
Ia menambahkan mendekati akhir tahun, situasi ini bisa menjadi lebih rumit jika tidak ada langkah pengendalian yang tepat.
“Grafiknya (harga beras) sudah mulai flat, namun demikian tetap di harga eceran di atas HET,” tambahnya.
Dirinya berharap Bulog dan seluruh pihak terkait dapat segera mengambil langkah konkret untuk memastikan harga beras tidak terus naik terutama menjelang akhir tahun, sehingga beban masyarakat tidak semakin berat.
“Karena kita semua mengonsumsi beras, jadi beras ini merupakan makanan pokok, perlu ada langkah-langkah selain untuk mengantisipasi, tentunya ada patokan HET ini kita upayakan bersama,” pungkas Tomsi.
Sebagai informasi, rapat ini dihadiri secara langsung oleh sejumlah narasumber di antaranya Direktur Jenderal (Dirjen) Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Moga Simatupang, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Pudji Ismartini, serta Deputi III Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andriko Noto Susanto.
Sementara narasumber yang hadir secara virtual, yakni Deputi III Kantor Staf Presiden (KSP), Direktur Perbenihan Holtikultura Kementerian Pertanian (Kementan), Kepala Divisi (Kadiv) Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog, Kejaksaan Agung, TNI, serta Satuan Tugas (Satgas) Pangan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Kegiatan ini diikuti secara virtual oleh kepala daerah, perwakilan pemerintah daerah (Pemda), serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Artikel ini ditulis oleh:
Sandi Setyawan
