Jakarta, Aktual.co — Menteri BUMN Rini Soemarno dicecar oleh DPR RI terkait rencananya yang ingin menjual gedung Kementerian BUMN, dalam rapat kerja di gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Senin (19/1).
Kritikan keras tersebut dilontarkan oleh Anggota Komisi VI Nasril Bahar yang meminta izin kepada pimpinan sidang untuk menanyakan wacana penjualan Gedung KBUMN itu.
“Kami meja legislatif ingin minta klarifikasi terhadap statement Bu Menteri bulan lalu, yakni keinginan Menteri BUMN untuk jual aset gedung. Tentu ini bahan pemikiran,” kata Nasril.
Menanggapi hal itu, Rini pun membantah bahwa pihaknya tidak pernah berencana menjual gedung yang berletak di jalan Medan Merdeka Selatan itu. Ia berdalih, justru Gedung BUMN hanya akan disewakan kepada Kementerian atau Lembaga atau BUMN.
“Kami hanya ingin agar Kementerian BUMN memperoleh tambahan pendapatan untuk membiayai perawatan dan operasional gedung,” kata Rini.
Selama ini, lanjutnya, beban operasional perawatan Gedung Kementerian sangat tinggi, karena sistem kelistrikan yang lama serta jumlah karyawan BUMN yang tidak begitu banyak sehingga banyak ruang di BUMN yang kosong.
“Perlu diperjelas kalau ada kesepalahpahaman. Letak Gedung Kementerian BUMN itu ada di ring 1, itu nggak bisa dijual ke swasta atau mana pun. Tujuannya kami punya 22 lantai yang seluruh karyawan BUMN total 260 orang sehingga sangat tidak efisien,” ujarnya.
Tak puas mendengar penjelasan Rini, Wakil Ketua Komisi VI Azam Azman Natawijaya justru menyebut bahwa penjelasan Rini dengan apa yang pertama kali dilontarkan.
“Apa yang sampaikan sekarang dan dulu berbeda,” tegas Azam.
Sebelumnya, dalam rangka penghematan dan efisiensi anggaran, Rini bersama para jajaran eselon I kementeriannya berencana menjual gedung Kementerian BUMN. Pasalnya, gedung kantor yang berada di Jl.Medan Merdeka Selatan 13 Gambir, Jakarta Pusat itu dinilai tidak efisien dan terlalu besar.
“Alasannya untuk mengatasi operasional cost. Bagi kami yang seluruh karyawannya hanya berjumlah sekitar 250 orang terlalu berat untuk mengisi gedung besar yang memiliki 21 lantai ini,” kata Rini saat bincang-bincang bersama wartawan di Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (15/12).
Maka dari itu, Rini ingin Kementeriannya pindah ke kantor yang lebih kecil atau bahkan menumpang ke kantor perusahaan plat merah yang sekiranya memungkinkan, agar bisa menghemat.
“Selain itu, di gedung yang saat ini kan AC-nya central, jadi jika kita ingin kerja di malam hari atau di hari libur maka AC satu gedung harus dihidupkan. Tidak bisa hanya AC diruangan yang dipakai saja, itu kan boros,” jelas Rini.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
