Pelalawan, Aktual.com – Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Pelalawan Bersatu (IPMPB), melakukan unjuk rasa dengan menggeruduk Kantor DPRD Provinsi Riau.
Aksi protes ini diselenggarakan sebagai respons terhadap banjir yang melanda beberapa wilayah di Kabupaten Pelalawan.
Banjir skala besar ini telah berdampak signifikan terhadap terhambatnya aktivitas ekonomi regional, menyebabkan kerugian bagi banyak penduduk.
Ratusan demonstran menuntut agar Manajemen PLTA Koto Panjang bertanggung jawab atas bencana banjir di Pelalalawan.
“Mereka harus memperhatikan dampak di hulu sungai Kampar, bukan hanya mengalirkan air ke hilir. Itu juga berpengaruh pada daerah kami, Kabupaten Pelalawan,” ujar Kordinator Lapangan, Rorin Ardiansyah.
“Apabila Manajemen PLTA Koto Panjang enggan mengakui tanggung jawabnya, kami mendesak Direktur Utama untuk mundur dari jabatannya,” tegas seorang aktivis dari Pelalawan Pesisir.
Para demonstran juga menyerukan agar Ketua DPRD Provinsi Riau tidak tinggal diam mengenai banjir di Pelalawan, terutama terkait Jalan Nasional Lintas Timur KM. 83 yang mengalami kemacetan terpanjang di Indonesia. Keadaan ini telah menghentikan aliran lalu lintas dan berdampak pada perekonomian daerah serta menimbulkan korban jiwa.
“Kami menyerukan kepada Ketua DPRD Provinsi Riau dan Ketua Komisi IV untuk tidak berdiam diri, melainkan menyuarakan isu ini kepada Pemerintah Pusat melalui DPR RI Komisi V yang berkaitan dengan Kementerian PUPR, guna mendapatkan solusi terkait lumpuhnya Jalan Nasional Lintas Timur KM. 83 saat banjir melanda,” ujar Kordinator Umum, Salamuddin Toha, yang juga menjabat sebagai Ketua IPMPB.
“Kami meminta percepatan pembangunan flyover agar saat banjir datang, arus lalu lintas tidak terganggu dan tidak ada lagi korban jiwa akibat bencana ini,” tambahnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Ikhwan Nur Rahman
