Jakarta, Aktual.com – Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengatakan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih akan menjadi alat atau instrumen penting dalam upaya pengentasan kemiskinan di desa.
Dengan skema koperasi, ia menilai masyarakat akan memiliki akses lebih luas terhadap sumber keuangan di tingkat desa, yang pada akhirnya dapat mendorong peningkatan kesejahteraan sosial.
“Jadi hampir mayoritas orang miskin dan miskin ekstrem alamatnya ada di desa. Perintah Bapak Presiden, kemiskinan ekstrem ini di tahun 2026 harus selesai, saya ingin menyampaikan supaya nanti Koperasi Merah Putih tepat sasaran,” ujar Wamensos Agus Jabo dalam pernyataan tertulis di Jakarta pada Senin (17/3).
Berdasarkan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), ia menyebutkan jumlah masyarakat miskin di Indonesia saat ini mencapai 24 juta orang, dengan 3,17 juta di antaranya tergolong miskin ekstrem.
Dari total tersebut, lanjutnya, sebanyak 39,92 persen penduduk miskin dan 46,26 persen miskin ekstrem bekerja di sektor pertanian informal.
Ia pun mengingatkan pemerintah telah menargetkan kemiskinan ekstrem turun hingga nol persen pada tahun 2026.
Untuk mencapai target tersebut, ia berharap Koperasi Desa Merah Putih dapat menjadi motor penggerak pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui model koperasi yang tepat sasaran.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan pendirian Kopdes Merah Putih akan melibatkan musyawarah desa dan mempertimbangkan akses keuangan yang sudah ada di tingkat lokal, seperti Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan koperasi yang telah berdiri. Dia menegaskan, program ini akan segara berjalan.
“Intinya, ini (pendirian Kopdes) harus bisa kita segera realisasikan, selambat-lambatnya 6 bulan,” ujarnya.
Sebagai informasi, program Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo. Presiden menargetkan sebanyak 70 ribu koperasi akan hadir untuk mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa.
Koperasi ini juga dirancang untuk mengatasi tantangan ekonomi pedesaan serta melindungi masyarakat dari praktek tengkulak dan rentenir yang merugikan.
Artikel ini ditulis oleh:
Sandi Setyawan
