Jakarta, Aktual.com – DPR RI telah menyetujui ajuan penambahan anggaran yang diajukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sebesar Rp 4,91 triliun untuk tahun depan. Penambahan anggaran ini rencananya akan digunakan untuk Sensus Ekonomi 2026. Sensus ini dilakukan 10 tahun sekali untuk mengumpulkan data ekonomi secara menyeluruh di Indonesia.
“Saya selalu meyakini kebijakan yang baik adalah kebijakan berbasis data. Untuk itu Sensus Ekonomi 2026 mutlak dilakukan untuk mendukung perumusan kebijakan ekonomi yang tepat sasaran,” Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, Jumat (11/7/2025)
Politikus partai Golkar mengungkapkan pentingnya Sensus Ekonomi 2026 untuk memberikan gambaran yang utuh mengenai perekonomian Indonesia. Atas dasar itu, ia akan berupaya untuk mendorong peningkatan anggaran BPS di tahun 2026.
Sebelumnya Komisi X DPR RI pada Rapat Kerja yang dilakukan pada hari Kamis (10/07/2025) telah menyetujui kenaikan Besaran Pagu Indikatif BPS TA 2026 yang diajukan. Penambahan anggaran ini akan digunakan untuk gawe besar yang akan dilakukan BPS berupa Sensus Ekonomi 2026 untuk mengumpulkan data ekonomi secara menyeluruh di Indonesia.
Harapannya data ini dapat digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan Pembangunan Ekonomi yang lebih Produktif dan Inklusif. Sensus Ekonomi 2026 ini akan melibatkan 180.157 petugas dengan cakupan usaha baik itu Perusahaan besar pada prelist SBR maupun Perusahaan mikro, kecil dan menengah, dan dilakukan di 38 provinsi yang didalamnya mencakup 514 kabupaten/kota.
Selain itu, di tahun ini akan ada tambahan CASN dan lulusan STIS sebanyak 3.517 yang membutuhkan pendanaan belanja operasional gaji. Belum lagi kebutuhan belanja operasional dan non-operasional BPS untuk peningkatan sarana dan prasarana BPS. BPS juga akan melaksanakan OECD Accession Core Principles for Committee on Statistics and Statistical Policy.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka Permadhi
