Jakarta, Aktual.com – Anggota Komisi IV DPR RI Riyono Caping menilai fenomena maraknya beras oplosan yang diungkap Satgas Pangan Polri dan Tim Kementerian Pertanian (Kementen) menunjukkan konsolidasi tata kelola beras nasional kita masih lemah. Padahal beras yang beredar di pasar bebas untuk konsumsi masyarakat per bulan berjumlah sekitar 2,5 juta ton.
“Negara melalui Bulog hanya bisa menyediakan kurang lebih 5% atau 0.1 juta ton dan sisanya 2.4 juta itu dikuasai oleh swasta. Artinya tata kelola beras dikendalikan oleh swasta, rawan akan penyimpangan seperti oplosan dan juga penyelundupan” kata Riyono dalam keterangan tertulis, Rabu (16/7/2025).
Politikus PKS ini mendesak, agar saatnya negara hadir dan sepenuhnya mengendalikan distribusi pangan terutama beras dari hulu hingga ke hilir. Meski begitu, ia tetap meminta agar swasta tetap diberi ruang untuk tetap hidup dan berkontribusi dengan menyediakan beras khusus bagi Masyarakat, seperti untuk program sosial seperti SPHP.
“Negara baru berperan di 5% di pasar beras, harusnya minimal 20% atau bahkan 50% untuk memastikan bahwa tata niaga dipegang dan dikendalikan oleh negara” tegasnya.
Satgas Pangan Polri dan Tim Kementan merilis 212 merek beras oplosan yang merugikan konsumen dengan nilai sekitar Rp 3.2 triliun. Beras oplosan dengan label premium ini sangat merusak, mencederai petani, merusak mental, karena Perusahaan swasta hanya berfikir keuntungan saja.
“Keberhasilan petani dengan produksi beras nasional yang bagus musim ini harus dijaga dan di apresiasi. Petani harus diberikan reward pada level produksi. Harga yang bagus pada GKP dan GKG dan beras harus membuat petani senang, menjadi puncak kebahagiaan petani,” pungkasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka Permadhi
