Jakarta, Aktual.com – Presiden Prabowo Subianto menerima jajaran pimpinan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (29/7/2025). Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas sejumlah isu strategis nasional, mulai dari penguatan demokrasi, pengelolaan kekayaan alam, hingga peran Indonesia dalam dunia Islam dan isu Palestina.
Presiden PKS Al Muzammil Yusuf mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut merupakan silaturahmi sekaligus forum tukar pendapat untuk pembangunan bangsa ke depan.
“Kami bersilaturahmi pada Pak Presiden Prabowo bersama Ketua Majelis Syura PKS. Saya sendiri Presiden Partai, ada Sekjen, ada Bendahara Umum, ada Ketua Fraksi dan KSP dalam rangka membicarakan, berbagi pendapat tentang perkembangan bangsa dan negara,” ujar Al Muzammil kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan.
Salah satu poin utama yang dibahas adalah penguatan kualitas demokrasi Indonesia. Al Muzammil menyoroti pentingnya demokrasi yang tidak mahal dan terbebas dari praktik politik transaksional.
“Ini ikhtiar kita bersama untuk meminimalkan, mengurangi korupsi money politic yang ada, dan korupsi secara umum di negara kita,” ujarnya.
Dalam bidang ekonomi, diskusi mengerucut pada pentingnya amanat konstitusi Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan bahwa kekayaan alam harus dikelola negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
“Kita bicarakan sehingga termasuk amanat pasal 33 itu adalah peraturan perundang-undangan yang khusus nantinya. Perlu kita pikirkan sistem perekonomian Indonesia yang bisa mengarahkan bagaimana sumber daya alam benar-benar memberi kemakmuran bagi masyarakat,” jelasnya.
Dalam konteks geopolitik, PKS juga menyampaikan pandangannya terkait posisi Indonesia di kancah dunia Islam, terutama soal dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina. PKS menilai Indonesia harus mengambil peran lebih aktif di Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).
“Pak Prabowo juga memberikan perhatian besar karena memang situasi dunia Islam sangat membutuhkan peran Indonesia, yang mayoritas muslim dan kita terkenal dengan Islam moderat, yang bisa diterima oleh banyak pihak,” ujar Al Muzammil.
Pertemuan ini dinilai menjadi sinyal positif dalam membangun komunikasi lintas partai politik, termasuk yang berada di luar koalisi pemerintah, guna menyelaraskan langkah pembangunan nasional di tengah tantangan global yang terus berkembang.
Artikel ini ditulis oleh:
Tino Oktaviano
