Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad tiba di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (4/2/2025)
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad tiba di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (4/2/2025). Aktual/HO

Jakarta, aktual.com – Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan isi pertemuan antara dirinya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua DPR Puan Maharani, dan Prananda Prabowo. Dalam pertemuan tersebut, Dasco menyampaikan amanat dari Presiden RI sekaligus Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto.

“Pesan dari Pak Prabowo sebagai Ketua Umum Partai, kepada saya untuk disampaikan kepada Ibu Mega. Pertama adalah ucapan selamat Kongres, karena memang PDIP tidak mengundang pihak luar, termasuk para-para ketua umum,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/8/2025).

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa Prabowo juga menitipkan hal-hal berkaitan dengan regulasi pemilu.
“Sehingga dalam pada kesempatan itu Pak Prabowo sebagai Ketua Umum menitipkan pesan selamat Kongres dan beberapa hal yang terkait dengan masalah undang-undang pemilu,” sambungnya.

Selain itu, Mensesneg Prasetyo Hadi yang turut hadir dalam pertemuan juga menyampaikan pesan berbeda.
“Mensesneg itu ke sana datang menyampaikan pesan, kalau Mensesneg itu pesan presiden kepada Ibu Mega, yaitu ada beberapa hal mengenai museum Bung Karno,” jelas Dasco.

Pertemuan itu turut dihadiri oleh Ketua DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani, Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo, dan Prasetyo Hadi yang juga menjabat sebagai Ketua DPP Gerindra. Momen kebersamaan tersebut diunggah Dasco melalui akun Instagram-nya pada Kamis (31/7), memperlihatkan suasana pertemuan di sebuah ruangan.

Dasco menggambarkan pertemuan ini sebagai bentuk rekonsiliasi kebangsaan.
“Merajut Tali Kebangsaan dan Persaudaraan,” tulis Dasco dalam unggahannya.

Unggahan ini muncul tak lama setelah Dasco mengumumkan bahwa DPR RI menyetujui pertimbangan Presiden dalam pemberian amnesti kepada Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto. Sebelumnya, DPR RI dan pemerintah menggelar rapat konsultasi membahas pertimbangan pemberian amnesti dan abolisi oleh presiden, termasuk untuk Hasto.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain