Jakarta, Aktual.com – Anggota Komisi VI DPR RI E Herman Khaeron meminta Joao Angelo De Sousa Mota tidak perlu menuduh bahwa minimnya dukungan dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) menjadi sebab ia mundur dari Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero).
“Saya kira tidak perlu menuduh kanan kiri. Mengelola BUMN banyak tantangan dan berdasar pada peraturan perundang-undangan. Apalagi perusahaan baru berdiri dan sedang tahap penguatan struktur korporasi,” kata Herman Khaeron kepada Aktual.com, Jakarta, Selasa (12/8/2025).
Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat ini menyampaikan, sejak diresmikan pada Februari 2025 lalu kerja Danantara super sibuk, karena dengan keterbatasan jumlah staf sedang melakukan telaahan terhadap 1042 BUMN, termasuk holding, subholding, dan anak cucunya.
Baca juga:
Agrinas-Danantara Harus Duduk Bareng, Jangan Sampai Saling Menghambat
“Kerja Danantara ini jangan diganggu dengan urusan dan kepentingan direksi yang tidak tangguh menghadapi situasi transisi saat ini. Bekerjalah sesuai amanah yang diemban dan sukseskan dengan kapasitan dan kapabilitas yang dimiliki,” papar Herman Khaeron.
Sebelumnya, Direktur Utama Joao Angelo De Sousa Mota resmi mengundurkan diri pada Senin (11/8/2025), tepat enam bulan setelah dipercaya memimpin perusahaan yang dibentuk untuk mewujudkan visi kedaulatan pangan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam jumpa pers yang disiarkan langsung, Joao mengungkap telah mengirimkan surat pengunduran diri ke super holding Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada hari yang sama. Alasannya tegas: tidak ada dukungan maksimal dari para pemangku kepentingan, termasuk soal anggaran yang hingga kini masih nol rupiah.
Baca juga:
Bongkar Drama Mundurnya Joao Mota dari Agrinas: Pemerintah Bantah, Prabowo Soroti Birokrasi Berbelit
“Hari ini tepat enam bulan saya menjabat, namun kami belum dapat memberikan kontribusi nyata bagi ekonomi negara maupun kesejahteraan petani. Perkenankan saya menyampaikan pengunduran diri, sekaligus meminta maaf kepada masyarakat, petani, dan Presiden Prabowo yang telah memberikan kepercayaan,” kata Joao dengan suara bergetar sambil membungkuk.
Joao membeberkan, niat Presiden Prabowo untuk menggerakkan kedaulatan pangan tidak diimbangi dukungan nyata di lapangan. Bahkan, proyek-proyek yang direncanakan Agrinas tertahan akibat birokrasi Danantara yang dinilai berbelit dan tidak berorientasi bisnis.
Menurutnya, Danantara yang seharusnya mempercepat proses justru menambah hambatan. Salah satu contoh adalah permintaan feasibility study (FS) yang dilakukan berulang kali. “Kami sudah menyerahkan FS ketiga bahkan keempat kalinya, namun tetap diminta lagi, tanpa kejelasan persetujuan,” tegasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Eroby Jawi Fahmi
