Jakarta, Aktual.com – Ribuan masyarakat Pati, Jawa Tengah, melakukan aksi unjuk rasa terhadap Bupati Sadewo, Rabu (13/8/2025). Aksi ini berawal dari pernyataan Sudewo yang menantang rakyatnya untuk berdemo menyikapi kenaikan Pajak Bumi Bangunan (PBB) sebesar 250 persen yang ditekennya.
Kenaikan PBB ternyata tak hanya terjadi di Pati. Hampir semua kabupaten/kota dan provinsi melakukan hal serupa. Sebut saja, di Jombang Jawa Timur, Semarang dan Jepara Jawa Tengah, Kota Cirebon Jawa Barat, serta Jeneponto Sulawesi Selatan.
Kenaikannya beragam. Di Jombang, PBB naik dari 370 persen hingga 1.200 persen. Di Semarang mencapai 400 persen. Di Cirebon sampai 1.000 persen. Dan di Jeneponto mencapai 400 persen.
Analis ekonomi Yanuar Rizky menyampaikan, publik mungkin masih mengingat pada akhir tahun media sosial dihebohkan dengan pemberlakuan tarif opsen di pajak kendaraan bermotor. Kebijakan opsen pajak kendaraan bermotor merupakan pungutan tambahan yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten atau kota yang mulai diterapkan pada 5 Januari 2025.
“Lalu, belum berapa lama di Jakarta dihebohkan dengan pajak hiburan olahraga padel, badminton, selain golf yang dianggap telah kena pajak pemerintah pusat. Hari ini, kita mendengar people power, warga Pati turun ke jalan dipicu kenaikan pajak PBB. Ada lagi, yang heboh juga soal royalti musik dan suara burung di cafe dan hotel,” papar Yanuar, dalam status media sosialnya menyikapi aksi protes keras warga Pati.
Menurut Yanuar, fenomena di Pati dan kenaikan PBB d9 daerah lainnya berawal dari mengecilnya Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari APBN ke APBD. Melalui PP No. 35 Tahun 2023, juga diatur keleluasaan daerah mengatur pajak dan restribusi daerahnya.
“Kejadian di Pati adalah alert, mengatasi tekanan fiskal pemerintah secara keseluruhan, baik pusat (APBN) dan daerah (APBD). Dengan berburu pajakin rakyatnya akan melahirkan perang kelas perlawanan, terlebih jika janji mengejar koruptor hanya sebatas retorika dan oligarki yang terus dapat ‘insentif’,” ucap Yanuar.
Yanuar menyampaikan, protes warga Pati dan keluhan warga di daerah lainnya merupakan alert soal stabilitas fiskal dan pilihan mitigasi resiko sosialnya. Ia berharap, Presiden Prabowo bisa menyadari alert dari rakyat Pati dan daerah lainnya dengan jernih.
“Seperti yang sering dikatakan Presiden Prabowo melindungi kepentingan seluruh rakyat, terutama yang dimiskinkan oleh serakahnomics, maka kejarlah yang serakah itu,” pungkas Yanuar.
Artikel ini ditulis oleh:
Eroby Jawi Fahmi
