Jakarta, aktual.com – Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, menanggapi kritik publik terkait kinerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang ramai dibicarakan di media sosial. Belakangan muncul desakan agar DPR dibubarkan, terutama karena sorotan terhadap gaji dan tunjangan anggota legislatif yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah.
Sahroni menilai wacana pembubaran DPR adalah hal yang keliru. Ia bahkan menegaskan bahwa pandangan tersebut mencerminkan pola pikir yang salah.
“Mental manusia yang begitu adalah mental orang tertolol sedunia. Catat nih, orang yang cuma bilang bubarin DPR itu adalah orang tolol sedunia. Kenapa? Kita nih memang orang semua pintar semua? Enggak bodoh semua kita,” ujarnya dalam kunjungan kerja di Polda Sumut, Jumat (22/8).
Ia menambahkan bahwa masyarakat tetap memiliki hak untuk menyampaikan kritik, komplain, bahkan kecaman terhadap DPR, namun tetap harus memperhatikan etika. “Bubarkan DPR, kadang kadang nih ya masyarakat boleh kritik, boleh komplain boleh caci maki, enggak apa apa kita terima, tapi ada adat istiadat yang mesti disampaikan,” katanya.
Menurutnya, jika DPR benar-benar dibubarkan, justru akan menimbulkan persoalan baru. Fungsi legislasi, pengawasan, dan representasi rakyat tidak akan berjalan. “Apakah dengan bubarkan DPR emang bisa meyakinkan masyarakat bisa menjalani proses pemerintahan sekarang ini? Belum tentu. Maka jangan menyampaikan hal hal seenaknya. Bubarkan DPR, jangan. Memang yang ngomong itu rata rata orang yang nggak pernah jadi duduk di DPR,” jelasnya.
Politikus NasDem itu juga menegaskan bahwa anggota DPR tidak anti kritik. Hanya saja, ia berharap kritik yang disampaikan bisa membangun dan memberi ruang untuk perbaikan. “Kita boleh dikritik, mau bilang anjing, babi, bangsat enggak apa apa, mampus nggak apa apa. Tapi ingat bahwa kita selaku wakil rakyat juga punya kerja kerja, juga punya empati. Silahkan kritik mau ngapain saja boleh. Tapi jangan mencaci maki berlebihan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Sahroni mengingatkan bahwa anggota DPR juga manusia yang tidak luput dari kesalahan. “Tapi ada cara tata kelola bagaimana menyampaikan kritik yang harus dievaluasi oleh kita. Kita memang belum tentu benar. Belum tentu hebat, nggak. Tapi minimal kita mewakili kerja kerja masyarakat yang mumpuni untuk teman teman masyarakat semuanya,” tutupnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Rizky Zulkarnain
